Minggu, 09 Mei 2010

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI : Kebanggaan Bercampur Kehilangan

Kebanggaan Bercampur Kehilangan
Kamis, 6 Mei 2010 - 10:21 wib
Berita mengagetkan. Sebelumnya sama sekali tidak ada indikasi maupun isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diangkat Bank Dunia sebagai managing director per 1 Juni 2010 untuk masa jabatan empat tahun.
Pemberitaan sebelumnya masih didominasi prokontra pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menkeu yang berlangsung di kantornya. Sebagian anggota DPR pun masih menunjukkan sikap menentang kehadiran Menkeu sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan APBN-P 2010. Seperti sudah diduga, banyak pro-kontra berkaitan dengan posisi baru Mbak Ani––panggilan akrab beliau––di Bank Dunia. Satu hal yang sudah pasti, jabatan baru Mbak Ani di Bank Dunia adalah posisi yang terhormat dan strategis di institusi tersebut, langsung di bawah Presiden Bank Dunia yang saat ini dijabat Robert Zoellick. Dengan jabatan tersebut, berarti tokoh yang sering masuk kategori perempuan paling berpengaruh di dunia itu akan ikut menentukan kebijakan Bank Dunia bagi sebagian besar negara-negara sedang berkembang.
Selain merupakan kebanggaan bangsa, besar harapan bahwa dalam posisi tersebut, Mbak Ani akan memperkuat jaringan Indonesia di percaturan perekonomian internasional dan memudahkan hubungan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Penunjukan Bank Dunia terhadap Sri Mulyani dapat juga diartikan sebagai mulai diakuinya peranan Indonesia dalam perekonomian global. Dimulai dengan masuknya Indonesia sebagai anggota G-20, kemudian kinerja perekonomian Indonesia yang sangat baik semasa krisis keuangan global, penunjukan ini mempertegas keyakinan internasional bahwa Indonesia adalah The Next Emerging Economy dan berpotensi menjadi anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dalam waktu dekat.
Dalam berbagai forum dan analisis ekonomi internasional, berulang kali disebutkan, pemulihan ekonomi dunia saat ini dan masa depan ekonomi dunia akan sangat ditentukan oleh kawasan Asia Pasifik dan kekuatan emerging economies di mana Indonesia merupakan salah satu aktor penting selain keempat anggota BRIC plus Korea Selatan dan Meksiko. Isu yang pernah berkembang, Bank Dunia juga bermaksud mereformasi dirinya dengan melibatkan lebih banyak peran negara-negara tersebut. Nama Lula da Silva, Presiden Brasil saat ini yang tidak bisa mencalonkan diri lagi, pernah disebut sebagai kandidat kuat Presiden Bank Dunia.
***
Seperti yang sudah diduga, penunjukan yang boleh dibilang bersejarah bagi Indonesia juga menuai kritikan dari pihak-pihak yang telanjur antipati dengan Mbak Ani maupun Bank Dunia. Bank Dunia selalu dikaitkan dengan simbol “penguasaan” negara adidaya terhadap negara-negara miskin atau sedang berkembang. Dengan kata lain, Bank Dunia hanyalah kepanjangan tangan Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang dalam mengatur negara-negara berkembang agar kekuatan ekonomi dunia tersebut dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya. Tentu susah membuktikan apakah pandangan miring tersebut benar adanya karena dengan menggunakan logika ekonomi sederhana, jelas terlihat, negara-negara maju akan mendapatkan manfaat langsung dan tidak langsung dari operasi Bank Dunia di negara-negara sedang berkembang.
Ketika Bank Dunia memberikan pinjaman, melibatkan konsultan, ataupun memberikan hibah kepada negara-negara tersebut, hampir dapat dipastikan adanya keterlibatan perusahaan atau individu dari negara-negara maju yang sebagian besar memang mempunyai kualifikasi internasional. Jangan pula dilupakan, negara-negara maju mendominasi “saham” Bank Dunia melalui penempatan modal mereka sehingga wajar kalau pemegang saham besar menginginkan imbal hasil yang juga tidak kecil. Dalam konteks Indonesia, peranan Bank Dunia sebenarnya sudah tidak sebesar dahulu. Kalau Bank Dunia lebih banyak muncul di pemberitaan domestik, hal itu lebih disebabkan simbolisasi pengaruh Barat yang sering menimbulkan antipati.
Kalau melihat struktur pinjaman luar negeri Indonesia saat ini (di luar surat utang pemerintah), JBIC yang sekarang menyatu dengan JICA mendominasi pinjaman luar negeri Indonesia. Setelah lembaga pinjaman luar negeri Jepang tersebut, Bank Pembangunan Asia (ADB) menduduki posisi kedua, jauh di bawah JBIC. Bank Dunia baru muncul di posisi ketiga dengan persentase yang tidak terlalu besar lagi (sekitar 10%).
Data tersebut menunjukkan, Indonesia bukan lagi target utama Bank Dunia karena perekonomian Indonesia sudah naik kelas dari low income countries menjadi lower middle income countries dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Tugas Mbak Ani nantinya akan berfokus pada penanganan negara-negara miskin yang berada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus memperbaiki citra dan kinerja Bank Dunia di negara-negara tersebut yang mungkin selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran atau kurang memperhatikan good governance.
***
Namun, kebanggaan bangsa Indonesia dengan penunjukan posisi yang bergengsi tersebut diiringi rasa kehilangan karena peran Mbak Ani yang cukup besar dalam mengendalikan perekonomian Indonesia di tengah kemelut keuangan global sekaligus melakukan reformasi internal di Kementerian Keuangan. Tanpa harus gembar-gembor dan membuktikan ke sana-kemari, kinerja ekonomi Indonesia sejak 2005 dan terutama selama masa krisis 2008–2009 sudah cukup membuktikan hasil kerja beliau bersama tentunya rekan-rekannya di kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kasus Century tentu merupakan kerikil tajam yang tidak bisa diabaikan. Meskipun DPR berkesimpulan bahwa Mbak Ani adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab, sekali lagi harus dipikirkan dengan jernih apakah pendapat tersebut murni dari hati nurani atau dipenuhi kepentingan politis sesaat dan pragmatis? Mungkin ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Century, tetapi tentu patut dipertanyakan apakah kebijakannya termasuk juga melawan hukum lantaran suatu kebijakan dibuat untuk mengantisipasi ketidakpastian yang saat itu tengah berlangsung dan dapat mengancam perekonomian Indonesia. Ada juga pihak-pihak yang selalu berusaha mengkritik reformasi Kementerian Keuangan dengan menyatakan bahwa biayanya lebih besar daripada manfaatnya.
Penyelewengan yang ditemukan di antara pengawai pajak dan Bea Cukai dipakai sebagai contoh. Sayangnya pihak-pihak tersebut tidak menyadari, reformasi birokrasi adalah suatu proses panjang dan bukan proses instan yang mengubah keadaan dalam sekejap. Yang harus dicatat dari Mbak Ani adalah inisiatifnya untuk memulai reformasi birokrasi menjadi suatu aksi dan tidak terjebak dalam wacana saja seperti yang terjadi sebelum ini. Reformasi tersebut tentu harus berlanjut, tetapi Kementerian Keuangan tidak bisa menjalankannya sendirian dan harus segera diambil alih pemerintah agar dampaknya menjadi menyeluruh. Mudah-mudahan budaya SMS (Suka Melihat yang Susah atau Susah Melihat yang Senang) makin hilang dari Indonesia, terutama politisinya.
Dalam pandangan penulis, budaya ini salah satu penghambat besar kemajuan Indonesia menjadi salah satu emerging economies tanpa tentunya mengabaikan penegakan hukum dan good governance. Selamat kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati atas jabatan baru tersebut. Mudah-mudahan Indonesia makin banyak menempatkan putra-putri terbaiknya di bank pembangunan multilateral di mana Indonesia menjadi anggota, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Saat ini Indonesia under represented di lembaga-lembaga tersebut meskipun peranan Indonesia makin diakui dan dianggap sebagai the the next onedalam tahapan menjadi negara maju.(*)
Bambang PS Brodjonegoro
Guru Besar FEUI Direktur Jenderal di Islamic Development Bank

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar