Mencari Dirigen Lapangan Banteng

10 Mei 2010
Mencari Dirigen Lapangan Banteng
ISYARAT yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu langsung memercikkan spekulasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah Presiden menyatakan Menteri Keuangan berikutnya harus memiliki pengetahuan mumpuni di bidang ekonomi makro dan aktif di forum G-20, nama Armida Alisjahbana mendadak ramai dibicarakan. "Dua kata kunci itu mengarah ke Ibu Armida," kata seorang pejabat Bappenas, Kamis pekan lalu.

Sinyal itu diberikan Presiden setelah kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mencuat ke publik, Rabu pekan lalu. Siang harinya, kabar itu dibenarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara, Yudhoyono menegaskan bahwa calon pengganti Sri Mulyani adalah figur yang memahami kebijakan fiskal dan makroekonomi. Menteri baru, kata Presiden, juga harus melanjutkan reformasi perpajakan dan bea-cukai serta bisa mewakili peran Indonesia di forum G-20.

Armida memang kenyang pengalaman. Sebelum menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, ia acap menjadi konsultan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Australian Agency for International Development. Dalam pertemuan tahunan ke-43 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia di Tashkent, Uzbekistan, Selasa pekan lalu, ia juga mendorong Bank Pembangunan Asia berpartisipasi aktif dalam forum G-20, khususnya dalam "proyek" Global Financial Safety Net.

Sosok Armida, kata sumber Tempo yang dekat dengan lingkaran Presiden, pas dengan skenario yang akan diambil Yudhoyono. Menurut dia, setelah bertahun-tahun tensi hubungan antara Sri Mulyani dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memanas, Presiden tidak akan mengambil calon menteri yang dikenal dekat dengan lingkaran Sri Mulyani ataupun yang disodorkan Ical-panggilan Aburizal. "Akan dicari jalan tengah yang lebih adil," katanya. Presiden juga tengah mempertimbangkan kembali kemungkinan sosok perempuan sebagai pengganti Sri Mulyani.

Kepulangan Armida dari Tashkent-lebih cepat dari jadwal semula-memperkuat spekulasi itu. Armida, yang melakukan kunjungan kerja ke Uzbekistan, sejatinya baru pulang pekan ini. Tapi, pada Jumat siang pekan lalu, Armida tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemudian menghadiri rapat di Kementerian Keuangan dengan Sri Mulyani. Ia mengelak ketika ditanya ihwal bursa Menteri Keuangan yang baru. "Wah, enggak tahu, saya belum dihubungi Presiden," kata doktor ekonomi lulusan University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, ini.

Meski santer digadang-gadang, Armida bukan tanpa catatan. Untuk menjadi Menteri Keuangan, dibutuhkan sosok yang tangguh dengan determinasi tinggi. "Armida belum terbukti dalam hal ini," kata sumber di lingkungan Istana Wakil Presiden. Sedangkan Sri Mulyani sudah membuktikan diri saat menjadi Kepala Bappenas. "Ketika itu, ia langsung menangani Aceh yang habis dilumat tsunami dan ikut merasakan gempuran setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak lima tahun lalu," katanya.

Calon perempuan lain yang santer dibicarakan adalah Anny Ratnawati. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ini sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. "Ia orang titipan Presiden yang ditempatkan di Kementerian Keuangan," kata sumber lain. Anny pula yang menguji disertasi doktoral Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang senat di Institut Pertanian Bogor enam tahun lalu. Menurut Andi Rahmat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, meski tidak dikenal publik, Anny cukup dikenal di kalangan pelaku ekonomi dan politikus.

Dirjen Anny juga salah satu peneliti di Brighten Institute, lembaga pemikiran yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2004. Di lembaga ini, Yudhoyono masih tercatat sebagai ketua dewan penasihat. Itu sebabnya, kata sumber di Kementerian Keuangan, meski tak tampak banyak berpolitik, doktor ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor ini dekat dengan lingkungan Istana. Kata sumber di Kementerian Keuangan, Anny juga sohib Kristiani Herawati, istri Yudhoyono.

Yang jelas, sikap Anny berubah sejak namanya masuk bursa calon Menteri Keuangan. Ia biasanya sulit dimintai keterangan oleh juru warta, tapi Kamis pekan lalu mau meladeni wawancara, dari urusan rencana kenaikan gaji hingga reformasi birokrasi di sebelas kementerian dan lembaga. "Reformasi jalan dulu, kemudian diikuti remunerasi," katanya seusai acara pelantikan eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Saat disinggung soal bursa calon Menteri Keuangan, dia mengeluarkan jurus lama. "Saya enggak berkomentar soal itu," katanya sambil buru-buru menuju mobil dinasnya.

Anny bukan satu-satunya calon dari lingkungan Kementerian Keuangan yang banyak dibicarakan. Setelah tempo hari gagal menjadi Wakil Menteri Keuangan, nama Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, kembali disebut-sebut. "Ia dari dulu tangan kanan Sri Mulyani dalam penyusunan fiskal," kata Andi Rahmat. Menurut politikus ini, reputasi Anggito sudah dikenal publik. Kapasitas intelektualnya juga tidak kalah dengan Sri Mulyani.

Bedanya, pendekatan Anggito lebih lentur dan halus. Posisi Anggito selama ini, menurut Andi, menutupi kelemahan Sri Mulyani dalam menjalin komunikasi dengan politikus di parlemen. Sumber Tempo mengatakan ketegasan Sri Mulyani menolak menyediakan "pos gizi" buat mitranya di parlemen menyebabkan ia kurang disenangi para politikus Senayan.

Anggito bukan tanpa cela. Dalam kasus suap anggaran dana stimulus awal tahun lalu, Abdul Hadi Djamal-terpidana kasus suap proyek di Departemen Perhubungan-menyebut nama Anggito sebagai perwakilan pemerintah yang melakukan lobi kepada anggota Dewan soal kewenangan perubahan atau pengajuan anggaran dana stimulus. "Saya yang pertama kali dilobi," ujar bekas anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu. Pertemuan berlangsung di Hotel Borobudur pada akhir Januari 2009 dan di Hotel Four Seasons pertengahan Februari 2009. Anggito mengakui adanya pertemuan informal dengan Dewan. Namun ia juga mengaku lupa agenda pertemuan yang berlangsung di luar gedung Dewan itu.

Kebiasaan Anggito "main belakang" dengan anggota Dewan itulah yang membuat hubungannya dengan Sri Mulyani renggang. "Ia terlalu dekat dengan Dewan," kata sumber itu. Sri Mulyani bukannya tidak tahu apa yang dilakukan Anggito. Ia beberapa kali memanggil Anggito. "Tapi kekuatan Anggito, yang merapat ke (Menteri Koordinator Perekonomian) Hatta Rajasa, juga diperhitungkan," kata sumber tadi. Yang pasti, kata sumber di lingkaran Presiden, insiden Anggito dengan Abdul Hadi Djamal menjadi bahan pertimbangan Presiden Yudhoyono mencari Menteri Keuangan baru.

Anggito belum mau berkomentar soal masuknya nama dia dalam bursa Menteri Keuangan baru. "Saya tidak tahu apa-apa," katanya ketika dihubungi Rabu pekan lalu. Ia juga belum memastikan kesediaannya seandainya Presiden menunjuknya menggantikan Sri Mulyani. "Saya masih umrah. Soal itu nanti saja kalau sudah pulang."

Dari semua kandidat yang bermunculan, cuma Darmin Nasution yang sudah menyatakan bersedia. Penjabat Gubernur Bank Indonesia itu mengaku tidak bisa menghindar bila nanti ditunjuk menggantikan Sri Mulyani. "Kalau saya anggap itu sebagai amanah, ya, saya tidak bisa menghindar," katanya Kamis pekan lalu. Darmin termasuk yang paling senior di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal, dan Direktur Jenderal Pajak.

Jauh sebelum nama-nama itu muncul, kabarnya, Presiden sudah mengajukan wacana untuk menunjuk Gita Wirjawan sebagai pengganti Sri Mulyani. Menurut sumber Tempo, nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu dimunculkan dalam pertemuan di Istana Tampak Siring, Bali, akhir April lalu. Pertimbangannya, bekas Presiden JP Morgan Indonesia itu dinilai sosok yang biasa menghadapi gejolak risiko di pasar. "Saya cuma sekadar mendengar (kabar itu)," kata M. Ikhsan, anggota staf khusus Wakil Presiden Boediono.

Yang jelas, sehari setelah pengumuman Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia, Presiden menggelar pertemuan di Puri Cikeas, Bogor. Di rumah pribadinya itu, ia mengumpulkan menteri serta ketua umum partai dan ketua fraksi pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku tidak mengantongi nama yang akan disodorkan ke Presiden. "Kami sepakat Menteri Keuangan dari kalangan profesional," kata seorang sumber yang hadir pada Kamis malam itu.

Yandhrie Arvian, Agoeng Wijaya, Isma Savitri