Sri Mulyani di Antara Dua Pilihan
Kamis, 15 April 2010 - 16:40 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Dalam hidup, setiap orang pasti punya berbagai macam pilihan. Bahkan, sampai seseorang dibuat bertanya-tanya terhadap pilihan tersebut. Seperti yang dialami Sri Mulyani. Apa pasal?
Bukan apa-apa, ternyata dirinya bingung akan menggunakan bahasa apa yang akan dipakainya ketika salah satu stasiun televisi swasta asing menanyakan pertanyaan dengan bahasa asing.
"Nanti dulu, saya menjawabnya pakai bahasa asing atau bahasa Indonesia?" ujarnya tersenyum, saat ditemui wartawan, seusai menghadiri acara Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnerships (PPP) for Infrastructure Development 2010, 14-17 April, di Jakarta, Kamis (15/4/2010).
Tak ayal, dirinya pun hanya senyum-senyum dan bercanda saat disinggung pewarta tentang bahasa yang akan dipakai Menkeu guna menjawab pertanyaan wartawan.
Dirinya ditanyai mengenai peran Public Private Partnerships (PPP) guna menjaring minat investasi para investor baik lokal atau asing. Meskipun tampak lelah, wajah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini tetap bersemangat saat disodori pertanyaan oleh pewarta. Bahkan, dia menjawab dengan nada lugas, tegas, dan panjang.
Ketika disinggung mengenai nilai tukar rupiah yang kian menguat, Sri Mulyani malah enggan berkomentar. "Tentang itu, saya no comment-lah," katanya singkat.
Sekadar mengingatkan, Sri Mulyani dijadwalkan hadir dalam acara ini pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, beliau menghadiri satu acara di Bali. Sri Mulyani dipastikan akan hadir dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi XI DPR sore nanti.
(ade)
Demi Anak, Menkeu Tak Hadiri Workshop Forkem
Jum'at, 9 April 2010 - 11:18 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan berat hati tidak dapat menghadiri workshop yang diadakan oleh Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (FORKEM) di Bandung besok.
Keluarga menjadi salah satu alasan utama Menkeu tidak bisa menyanggupi undangan dari wartawan yang kerap menyambangi kantornya tersebut.
"Maaf saya tidak bisa datang ke Bandung, karena keluarga terutama anak saya membutuhkan kehadiran ibunya saat akhir pekan," ujarnya saat konferensi pers Diskusi bersama Forkem, di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Jumat (9/4/2010).
Selain alasan keluarga, dia pun mengaku bahwa Sabtu besok dirinya masih harus menggelar rapat terkait dengan perkembangan-perkembangan ekonomi yang terkait di dalam negeri setelah hampir seminggu dirinya kerap menghadiri pertemuan di luar negeri seperti pertemuan ASEAN Summit di Vietnam kemarin.
Rencananya Menkeu semestinya menjadi salah satu pembicara dalam workshop Forkem bertajuk Indonesia Pulih besok di Bandung. Menkeu yang namanya besar bersama wartawan, mengapresiasi hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua pihak.
Dirinya pun mengaku, meskipun jabatannya sebagai Menteri Keuangan namun sampai saat ini belum ada yang berubah dari dirinya. "Saya merasa tidak berubah, masih tetap sama, spriritnya sama, cara kerjanya saja yang diperbaiki. Dari sisi keterbukaan dan informasik, simbiosis mutualisme antara kita menjadi sesuatu yang wajar dan dipelihara," jelasnya.
Untuk mengeratkan hubungan dengan wartawan, bahkan dirinya akan berusaha untuk melakukan rescheduling jadwalnya untuk besok. Meskipun tidak janji akan hadir sebagai salah satu pembicara dalam workshop.
Namun dirinya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempatkan makan malam bersama wartawan di Bandung dengan membawa keluarganya.
"Nanti kita akan lihat apakah jadwal dengan anak saya diubah. Kita enggak keberatan untuk makan malam di sana terus kembali lagi, apalagi kalau ditraktir sama Forkem," tandasnya.(ade)
Kamis, 15 April 2010 - 16:40 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Dalam hidup, setiap orang pasti punya berbagai macam pilihan. Bahkan, sampai seseorang dibuat bertanya-tanya terhadap pilihan tersebut. Seperti yang dialami Sri Mulyani. Apa pasal?
Bukan apa-apa, ternyata dirinya bingung akan menggunakan bahasa apa yang akan dipakainya ketika salah satu stasiun televisi swasta asing menanyakan pertanyaan dengan bahasa asing.
"Nanti dulu, saya menjawabnya pakai bahasa asing atau bahasa Indonesia?" ujarnya tersenyum, saat ditemui wartawan, seusai menghadiri acara Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnerships (PPP) for Infrastructure Development 2010, 14-17 April, di Jakarta, Kamis (15/4/2010).
Tak ayal, dirinya pun hanya senyum-senyum dan bercanda saat disinggung pewarta tentang bahasa yang akan dipakai Menkeu guna menjawab pertanyaan wartawan.
Dirinya ditanyai mengenai peran Public Private Partnerships (PPP) guna menjaring minat investasi para investor baik lokal atau asing. Meskipun tampak lelah, wajah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini tetap bersemangat saat disodori pertanyaan oleh pewarta. Bahkan, dia menjawab dengan nada lugas, tegas, dan panjang.
Ketika disinggung mengenai nilai tukar rupiah yang kian menguat, Sri Mulyani malah enggan berkomentar. "Tentang itu, saya no comment-lah," katanya singkat.
Sekadar mengingatkan, Sri Mulyani dijadwalkan hadir dalam acara ini pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, beliau menghadiri satu acara di Bali. Sri Mulyani dipastikan akan hadir dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi XI DPR sore nanti.
(ade)
Demi Anak, Menkeu Tak Hadiri Workshop Forkem
Jum'at, 9 April 2010 - 11:18 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan berat hati tidak dapat menghadiri workshop yang diadakan oleh Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (FORKEM) di Bandung besok.
Keluarga menjadi salah satu alasan utama Menkeu tidak bisa menyanggupi undangan dari wartawan yang kerap menyambangi kantornya tersebut.
"Maaf saya tidak bisa datang ke Bandung, karena keluarga terutama anak saya membutuhkan kehadiran ibunya saat akhir pekan," ujarnya saat konferensi pers Diskusi bersama Forkem, di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Jumat (9/4/2010).
Selain alasan keluarga, dia pun mengaku bahwa Sabtu besok dirinya masih harus menggelar rapat terkait dengan perkembangan-perkembangan ekonomi yang terkait di dalam negeri setelah hampir seminggu dirinya kerap menghadiri pertemuan di luar negeri seperti pertemuan ASEAN Summit di Vietnam kemarin.
Rencananya Menkeu semestinya menjadi salah satu pembicara dalam workshop Forkem bertajuk Indonesia Pulih besok di Bandung. Menkeu yang namanya besar bersama wartawan, mengapresiasi hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua pihak.
Dirinya pun mengaku, meskipun jabatannya sebagai Menteri Keuangan namun sampai saat ini belum ada yang berubah dari dirinya. "Saya merasa tidak berubah, masih tetap sama, spriritnya sama, cara kerjanya saja yang diperbaiki. Dari sisi keterbukaan dan informasik, simbiosis mutualisme antara kita menjadi sesuatu yang wajar dan dipelihara," jelasnya.
Untuk mengeratkan hubungan dengan wartawan, bahkan dirinya akan berusaha untuk melakukan rescheduling jadwalnya untuk besok. Meskipun tidak janji akan hadir sebagai salah satu pembicara dalam workshop.
Namun dirinya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempatkan makan malam bersama wartawan di Bandung dengan membawa keluarganya.
"Nanti kita akan lihat apakah jadwal dengan anak saya diubah. Kita enggak keberatan untuk makan malam di sana terus kembali lagi, apalagi kalau ditraktir sama Forkem," tandasnya.(ade)
SBY & Sri Mulyani Kembali Didesak Mundur
Senin, 5 April 2010 - 17:12 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur, muncul kembali. Hal ini terkait dengan kasus Bank Century yang baru terasa dampaknya ke perekonomian dalam negeri di awal 2010 dan tidak kunjung selesai hingga saat ini.
Selain itu, rasa optimistis pemerintah yang selalu dielu-elukan terhadap media massa terkait data-data ekonomi yang dipaparkan selalu positif, namun para ekonom malah pesimistis, menjadi faktor pendukung agar dua tokoh tersebut mundur.
"Saya jadi binggung, dari pengamat, hingga Pak Harry (ketua Badan Anggaran DPR RI) melalui paparan tadi saya dengar kok malah pesimistis terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Padahal, data yang dipaparkan termasuk inflasi, oleh pemerintah disambut positif. Ada apa ini? jangan-jangan SBY tidak kompeten begitu juga menteri yang lain," ujar salah satu penanya dari salah salah satu pengusaha Ida Dewi Sukmawati, dalam dialog Ekonomi Politik, RAPBN-P 2010: Komitmen terhadap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (5/4/2010).
Sejumlah peserta yang hadir pun, mendukung pernyataan Ida tersebut, dengan applause yang cukup meriah dalam ruangan, tepat di lantai tiga, gedung BPPT. "Anda-Anda yang disebut ekonom saja pesimistis, bagaimana dengan kami pengusaha dan masyarakat yang tertindas?" tegasnya.
Sebelumnya, Pansus Century mengimbau, agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif terlebih dulu dari jabatannya agar bisa dilakukan pemeriksaan. Presiden SBY dengan tegas menolak hal tersebut.
Sementara itu, Harry Azhar Azis mengatakan hanya bisa menerima tanggapan yang hadir saja, karena pihaknya telah berusaha sekuat usahanya dalam sidang yang sering kali diadakan.
Di kesempatan yang sama, terdapat ungkapan yang cukup kontroversi yang dipaparkan Harry, karena kepesimisan dirinya terkait upaya pemerintah dalam lonjakan anggaran yang diajukan tiap Kementerian besar pasak dari pada tiang sesuai dengan belanja negara yang naik hingga lima persen menjadi Rp56,97 triliun dari Rp1.047,6 triliun jadi Rp1.104,6 triliun.
"Pemerintahan kita kok sepertinya tidak tahu malu ya? Buat apa kita membangun negara, jika keadaan seperti ini," katanya singkat.(ade)
Sri Mulyani Dituding Nyeleweng dari Perintah Presiden
Senin, 5 April 2010 - 15:36 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Lagi-lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani dituding tidak menjalankan perintah Presiden Susilo Bambang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan baik. Begitu pula, dengan sejumlah Menteri dalam memimpin Kementeriannya masing-masing.
Pasalnya, anggaran yang diajukan tiap Kementerian besar pasak dari pada tiang sesuai dengan belanja negara yang ada mengalami kenaikan hingga lima persen menjadi Rp56,97 triliun dari Rp1.047,6 triliun jadi Rp1.104,6 triliun.
"Anda (Menteri Keuangan) tidak menjalankan perintah Presiden. Mengapa pula yang lain ikut-ikutan juga, para Menteri tidak mengikuti perintah Presiden dalam menetapkan anggaran belanja tiap Kementerian yang ada," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis, dalam dialog Ekonomi Politik, RAPBN-P 2010: Komitmen terhadap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (5/4/2010).
Peningkatan terjadi, jelasnya, dapat dilihat pada belanja pusat bukan transfer ke daerah. Sedangkan usul pemerintah, dalam belanja pusat naik enam persen menjadi Rp45,1 triliun dari Rp725,2 triliun jadi Rp770,4 triliun.
"Di dalamnya, belanja subsidi naik terbesar 26 persen atau Rp41,52 triliun dari Rp157,8 triliun jadi Rp199,3 triliun. Meski belanja pegawai, barang modal, subsidi, sosial dan lainnya naik, belanja bunga utang turun tiga persen dari Rp115,6 triliun ke Rp112,5 triliun," ungkapnya.
Bunga utang turun karena yield SBN turun dan perubahan target SBN 2009 dari instrumen jangka pendek ke jangka panjang yang berimbas ke 2010. Sementara itu, kenaikan belanja subsidi Rp41,52 triliun pada subsidi energi (34,98 persen), ketimbang non-energi (8,3 persen). Subsidi energi mencapai Rp143,7 triliun dimana Rp89,3 triliun (6,2 persen) adalah BBM dan Rp54,5 triliun (37,9 persen) subsidi listrik.
"Subsidi BBN naik karena harga dinaikkan ke USD77 per barel, subsidi listrik naik alasan PLN untuk masalah biarpet? Di samping subsidi naik, TDL juga diusulkan naik 15 persen pada Juli 2010," paparnya.
Marjin PLN juga diusulkan naik dari lima persen ke delapan persen, alasannya untuk peningkatan kapasitas dan kinerja keuangan. Pada subsidi non-energi peningkatan terbesar pasca-subsisdi pangan dan pupuk, masing-masing 25,2 persen (Rp2,9 triliun) dan 29,9 persen atau Rp4,4 triliun.(rhs)
Menkeu Minta Budaya "Ewuh Pakewuh" Dihilangkan
Selasa, 30 Maret 2010 - 19:31 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta budaya budaya ewuh pakewuh (sungkan: bahasa Jawa) harus dihilangkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan etika dan disiplin internal.
"Dalam kultur birokrasi, ewuh pakewuh, ini harus dihilangkan. Siapapun dia," ujarnya saat konferensi pers di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/3/2010).
Menurutnya, perasaan pakewuh antarpegawai masih sulit dihilangkan dan justru mempersulit pengawasan. Sehingga ketika muncul kecurigaan terhadap salah satu pegawai di lingkungannya lebih cenderung untuk mendiamkannya.
"Mungkin karena mereka pernah belajar dan di tempat yang sama lalu menjadi tidak enak untuk melaporkan tindakan mencurigakan dari rekan kerjanya," jelasnya.
Hal tersebut disampaikannya sehubungan dengan mencuatnya kasus markus pajak Rp25 miliar, yang menyeret salah satu pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan.
Dia pun menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki mekanisme whistle blower atau pengadu, apabila ditengarai terdapat sikap yang mencurigakan oleh salah satu pegawainya.(ade)
Senin, 5 April 2010 - 17:12 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur, muncul kembali. Hal ini terkait dengan kasus Bank Century yang baru terasa dampaknya ke perekonomian dalam negeri di awal 2010 dan tidak kunjung selesai hingga saat ini.
Selain itu, rasa optimistis pemerintah yang selalu dielu-elukan terhadap media massa terkait data-data ekonomi yang dipaparkan selalu positif, namun para ekonom malah pesimistis, menjadi faktor pendukung agar dua tokoh tersebut mundur.
"Saya jadi binggung, dari pengamat, hingga Pak Harry (ketua Badan Anggaran DPR RI) melalui paparan tadi saya dengar kok malah pesimistis terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Padahal, data yang dipaparkan termasuk inflasi, oleh pemerintah disambut positif. Ada apa ini? jangan-jangan SBY tidak kompeten begitu juga menteri yang lain," ujar salah satu penanya dari salah salah satu pengusaha Ida Dewi Sukmawati, dalam dialog Ekonomi Politik, RAPBN-P 2010: Komitmen terhadap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (5/4/2010).
Sejumlah peserta yang hadir pun, mendukung pernyataan Ida tersebut, dengan applause yang cukup meriah dalam ruangan, tepat di lantai tiga, gedung BPPT. "Anda-Anda yang disebut ekonom saja pesimistis, bagaimana dengan kami pengusaha dan masyarakat yang tertindas?" tegasnya.
Sebelumnya, Pansus Century mengimbau, agar Boediono dan Sri Mulyani nonaktif terlebih dulu dari jabatannya agar bisa dilakukan pemeriksaan. Presiden SBY dengan tegas menolak hal tersebut.
Sementara itu, Harry Azhar Azis mengatakan hanya bisa menerima tanggapan yang hadir saja, karena pihaknya telah berusaha sekuat usahanya dalam sidang yang sering kali diadakan.
Di kesempatan yang sama, terdapat ungkapan yang cukup kontroversi yang dipaparkan Harry, karena kepesimisan dirinya terkait upaya pemerintah dalam lonjakan anggaran yang diajukan tiap Kementerian besar pasak dari pada tiang sesuai dengan belanja negara yang naik hingga lima persen menjadi Rp56,97 triliun dari Rp1.047,6 triliun jadi Rp1.104,6 triliun.
"Pemerintahan kita kok sepertinya tidak tahu malu ya? Buat apa kita membangun negara, jika keadaan seperti ini," katanya singkat.(ade)
Sri Mulyani Dituding Nyeleweng dari Perintah Presiden
Senin, 5 April 2010 - 15:36 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Lagi-lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani dituding tidak menjalankan perintah Presiden Susilo Bambang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan baik. Begitu pula, dengan sejumlah Menteri dalam memimpin Kementeriannya masing-masing.
Pasalnya, anggaran yang diajukan tiap Kementerian besar pasak dari pada tiang sesuai dengan belanja negara yang ada mengalami kenaikan hingga lima persen menjadi Rp56,97 triliun dari Rp1.047,6 triliun jadi Rp1.104,6 triliun.
"Anda (Menteri Keuangan) tidak menjalankan perintah Presiden. Mengapa pula yang lain ikut-ikutan juga, para Menteri tidak mengikuti perintah Presiden dalam menetapkan anggaran belanja tiap Kementerian yang ada," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis, dalam dialog Ekonomi Politik, RAPBN-P 2010: Komitmen terhadap Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (5/4/2010).
Peningkatan terjadi, jelasnya, dapat dilihat pada belanja pusat bukan transfer ke daerah. Sedangkan usul pemerintah, dalam belanja pusat naik enam persen menjadi Rp45,1 triliun dari Rp725,2 triliun jadi Rp770,4 triliun.
"Di dalamnya, belanja subsidi naik terbesar 26 persen atau Rp41,52 triliun dari Rp157,8 triliun jadi Rp199,3 triliun. Meski belanja pegawai, barang modal, subsidi, sosial dan lainnya naik, belanja bunga utang turun tiga persen dari Rp115,6 triliun ke Rp112,5 triliun," ungkapnya.
Bunga utang turun karena yield SBN turun dan perubahan target SBN 2009 dari instrumen jangka pendek ke jangka panjang yang berimbas ke 2010. Sementara itu, kenaikan belanja subsidi Rp41,52 triliun pada subsidi energi (34,98 persen), ketimbang non-energi (8,3 persen). Subsidi energi mencapai Rp143,7 triliun dimana Rp89,3 triliun (6,2 persen) adalah BBM dan Rp54,5 triliun (37,9 persen) subsidi listrik.
"Subsidi BBN naik karena harga dinaikkan ke USD77 per barel, subsidi listrik naik alasan PLN untuk masalah biarpet? Di samping subsidi naik, TDL juga diusulkan naik 15 persen pada Juli 2010," paparnya.
Marjin PLN juga diusulkan naik dari lima persen ke delapan persen, alasannya untuk peningkatan kapasitas dan kinerja keuangan. Pada subsidi non-energi peningkatan terbesar pasca-subsisdi pangan dan pupuk, masing-masing 25,2 persen (Rp2,9 triliun) dan 29,9 persen atau Rp4,4 triliun.(rhs)
Menkeu Minta Budaya "Ewuh Pakewuh" Dihilangkan
Selasa, 30 Maret 2010 - 19:31 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta budaya budaya ewuh pakewuh (sungkan: bahasa Jawa) harus dihilangkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan etika dan disiplin internal.
"Dalam kultur birokrasi, ewuh pakewuh, ini harus dihilangkan. Siapapun dia," ujarnya saat konferensi pers di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/3/2010).
Menurutnya, perasaan pakewuh antarpegawai masih sulit dihilangkan dan justru mempersulit pengawasan. Sehingga ketika muncul kecurigaan terhadap salah satu pegawai di lingkungannya lebih cenderung untuk mendiamkannya.
"Mungkin karena mereka pernah belajar dan di tempat yang sama lalu menjadi tidak enak untuk melaporkan tindakan mencurigakan dari rekan kerjanya," jelasnya.
Hal tersebut disampaikannya sehubungan dengan mencuatnya kasus markus pajak Rp25 miliar, yang menyeret salah satu pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan.
Dia pun menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki mekanisme whistle blower atau pengadu, apabila ditengarai terdapat sikap yang mencurigakan oleh salah satu pegawainya.(ade)
Sri Mulyani Kerap Dianggap Menteri Terpelit
Rabu, 24 Maret 2010 - 13:10 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencurahkan isi hatinya alias curhat, bahwa dirinya kerap dianggap pelit oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apa pasalnya dirinya dianggap pelit?
Dikisahkannya, bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari menteri-menteri lain karena merasa anggaran yang dialokasikan ke Kementerian/Lembaga (K/L) masih kurang dan minta untuk terus ditambah.
Padahal, dalam pengalokasian anggaran belanja tiap K/L, dirinya sudah memperhitungkan dengan seksama dan ada beberapa program di tingkat daerah yang langsung ditransfer ke daerah.
Namun, oleh sejumlah K/L program daerah tersebut justru dimasukkan dalam anggaran belanjanya. Sehingga terjadi tumpang tindih perhitungan anggaran belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk program yang sama.
"Kalau lagi sidang kabinet, tapi enggak di depan Presiden, biasanya pas makan siang setiap menteri selalu bilang ke saya kurang anggarannya, minta ditambah. Padahal sebagian besar sudah didelegasikan ke daerah. Sebaiknya jangan bertumpuk-tumpuk kalau ada programnya di daerah," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
Untuk itu, dirinya meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah dan K/L mengenai program-program mana yang perlu langsung dilakukan oleh daerah atau melalui K/L.
Pasalnya, jika tidak terjadi sinkronisasi, laporan keuangan pemerintah daerah dan K/L justru akan memperoleh opini disclaimer dari BPK. "Saya minta peranan mendagri untuk mengkomunikasikan ke K/L. Nanti kalau yang bilang Menteri Keuangan, nanti dibilang alasannya hemat, pelit," tandasnya.(ade)
Menkeu: Intervensi Politik Persulit Ekonomi 2010
Jum'at, 19 Maret 2010 - 08:59 wib
TEXT SIZE :
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulani Indrawati mengatakan tahun ini adalah tahun tersulit bagi perekonomian Indonesia, karena diiringi intervensi politik didalamnya.
"Tahun 2010 seharusnya menjadi tahun spesial untuk kita,demikian pula yang diungkapkan oleh pemimpin negara-negara G 20. Tapi menjadi tahun sulit karena dampak krisis 2008 masih terjadi di akhir 2009, lalu 2010 semakin sulit karena ada intervensi dari dunia politik," ujar Menkeu di Jakarta, kemarin.
Sebenarnya, kata Sri Mulyani, Indonesia bisa menghilangkan kekhawatiran dan kepanikan di bidang ekonomi dan sekaligus memperbaiki sektor keuangan yang tahun lalu mengalami kerusakan akibat birokrasi yang terlalu rileks. Namun, hal itu menjadi sulit dicapai tahun ini karena situasi politik sangat menekan.
Di sejumlah Negara, kata Menkeu, kendala yang dihadapi pemerintahnya adalah anggaran dan belanja negara sangat tertekan karena harus melakukan bailing out dan pajak tinggi. Kondisi itu membuat kondisi sosial tidak kondusif karena menyebabkan pengurangan lapangan kerja.Sedangkan Indonesia, kendala yang muncul adalah tekanan politik dalam ekonomi yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat turun.
Kendala lain yang penyelesaiannya menjadi prioritas pemerintah di tahun 2010 adalah penyelesaian masalah utang, baik utang publik maupun utang sektor swasta. “Private sector masih bermasalah, ini akan menimbulkan kekhawatiran sehingga menimbulkan gejolak market," tambahnya.
Masalah lain yang menurut dia juga harus segera diselesaikan tahun ini adalah lambatnya pembangunan sejumlah infrastruktur penting karena sulitnya pembebasan lahan. "Bottleneck ini menjadi sangat penting (untuk diselesaikan). Bagaimana kita menjaga hak masyarakat agar tidak terpinggirkan atas nama pembangunan," tuturnya.
Dari sisi pemerintahan, lanjut dia, tantangan terbesar adalah bagaimana mereformasi birokrasi di 11 kementerian/lembaga (K/L). "Dua-tiga tahun ini,untuk K/L yang paling penting adalah melakukan reformasi birokrasi, di antaranya Kepolisian, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," terangnya. (wdi)
(Bernadette Lilia Nova/Koran SI/rhs)
Sri Mulyani Tantang Eep Saefulloh
Kamis, 18 Maret 2010 - 10:57 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menantang pengamat politik Eep Saefulloh Fatah terkait kondisi ekonomi saat ini dengan dirinya yang dikait-kaitkan dan dipolitisasi.
Tantangan tersebut datang karena kondisi perekonomian yang dinilainya mulai membaik, bersinergi dengan kondisi dengan keadaan politik yang melibatkan namanya, khususnya terkait kasus Bank Century.
"Apakah saya (Sri Mulyani) tetap bertahan atau tidak sebagai Menteri ke depannya, nanti bisa ditanyakan Pak Eep Saefulloh (pengamat politik) terkait masalah (politik) yang ada, saya menantang Anda? Karena satu sisi mereka senang ada yang tidak," ujarnya sambil tersenyum, dalam kata sambutannya, di acara The 10th Annual Citi Indonesia Economic & Politik Outlook. Indonesia 2010: How We Stay Ahead?, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/3/2010).
Dirinya mencontohkan, penguatan nilai tukar rupiah merupakan reaksi terhadap kondisi perekonomian global. "Ada juga yang sifatnya sentimen yang berhubungan dengan perubahan konstelasi dari ketidakseimbangan perekonomian Amerika Serikat (AS) dengan yang lain," tandasnya.
Menurut wanita yang kerap disapa Ibu Ani ini, nilai tukar rupiah hingga kini telah menguat 15 persen terhadap USD. Sehingga adanya pergerakan sehari saja tidak akan mempengaruhi. "Jadi kita akan lihat fondasi ke depannya," ujarnya.
Ani menjelaskan, pihaknya diminta Presiden untuk menjaga keadaan ekonomi yang harmonis melalui kebijakan fiskal agar tidak tercipta gap yang terlalu besar yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah.(ade)
Rabu, 24 Maret 2010 - 13:10 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencurahkan isi hatinya alias curhat, bahwa dirinya kerap dianggap pelit oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apa pasalnya dirinya dianggap pelit?
Dikisahkannya, bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari menteri-menteri lain karena merasa anggaran yang dialokasikan ke Kementerian/Lembaga (K/L) masih kurang dan minta untuk terus ditambah.
Padahal, dalam pengalokasian anggaran belanja tiap K/L, dirinya sudah memperhitungkan dengan seksama dan ada beberapa program di tingkat daerah yang langsung ditransfer ke daerah.
Namun, oleh sejumlah K/L program daerah tersebut justru dimasukkan dalam anggaran belanjanya. Sehingga terjadi tumpang tindih perhitungan anggaran belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk program yang sama.
"Kalau lagi sidang kabinet, tapi enggak di depan Presiden, biasanya pas makan siang setiap menteri selalu bilang ke saya kurang anggarannya, minta ditambah. Padahal sebagian besar sudah didelegasikan ke daerah. Sebaiknya jangan bertumpuk-tumpuk kalau ada programnya di daerah," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
Untuk itu, dirinya meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah dan K/L mengenai program-program mana yang perlu langsung dilakukan oleh daerah atau melalui K/L.
Pasalnya, jika tidak terjadi sinkronisasi, laporan keuangan pemerintah daerah dan K/L justru akan memperoleh opini disclaimer dari BPK. "Saya minta peranan mendagri untuk mengkomunikasikan ke K/L. Nanti kalau yang bilang Menteri Keuangan, nanti dibilang alasannya hemat, pelit," tandasnya.(ade)
Menkeu: Intervensi Politik Persulit Ekonomi 2010
Jum'at, 19 Maret 2010 - 08:59 wib
TEXT SIZE :
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulani Indrawati mengatakan tahun ini adalah tahun tersulit bagi perekonomian Indonesia, karena diiringi intervensi politik didalamnya.
"Tahun 2010 seharusnya menjadi tahun spesial untuk kita,demikian pula yang diungkapkan oleh pemimpin negara-negara G 20. Tapi menjadi tahun sulit karena dampak krisis 2008 masih terjadi di akhir 2009, lalu 2010 semakin sulit karena ada intervensi dari dunia politik," ujar Menkeu di Jakarta, kemarin.
Sebenarnya, kata Sri Mulyani, Indonesia bisa menghilangkan kekhawatiran dan kepanikan di bidang ekonomi dan sekaligus memperbaiki sektor keuangan yang tahun lalu mengalami kerusakan akibat birokrasi yang terlalu rileks. Namun, hal itu menjadi sulit dicapai tahun ini karena situasi politik sangat menekan.
Di sejumlah Negara, kata Menkeu, kendala yang dihadapi pemerintahnya adalah anggaran dan belanja negara sangat tertekan karena harus melakukan bailing out dan pajak tinggi. Kondisi itu membuat kondisi sosial tidak kondusif karena menyebabkan pengurangan lapangan kerja.Sedangkan Indonesia, kendala yang muncul adalah tekanan politik dalam ekonomi yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat turun.
Kendala lain yang penyelesaiannya menjadi prioritas pemerintah di tahun 2010 adalah penyelesaian masalah utang, baik utang publik maupun utang sektor swasta. “Private sector masih bermasalah, ini akan menimbulkan kekhawatiran sehingga menimbulkan gejolak market," tambahnya.
Masalah lain yang menurut dia juga harus segera diselesaikan tahun ini adalah lambatnya pembangunan sejumlah infrastruktur penting karena sulitnya pembebasan lahan. "Bottleneck ini menjadi sangat penting (untuk diselesaikan). Bagaimana kita menjaga hak masyarakat agar tidak terpinggirkan atas nama pembangunan," tuturnya.
Dari sisi pemerintahan, lanjut dia, tantangan terbesar adalah bagaimana mereformasi birokrasi di 11 kementerian/lembaga (K/L). "Dua-tiga tahun ini,untuk K/L yang paling penting adalah melakukan reformasi birokrasi, di antaranya Kepolisian, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," terangnya. (wdi)
(Bernadette Lilia Nova/Koran SI/rhs)
Sri Mulyani Tantang Eep Saefulloh
Kamis, 18 Maret 2010 - 10:57 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menantang pengamat politik Eep Saefulloh Fatah terkait kondisi ekonomi saat ini dengan dirinya yang dikait-kaitkan dan dipolitisasi.
Tantangan tersebut datang karena kondisi perekonomian yang dinilainya mulai membaik, bersinergi dengan kondisi dengan keadaan politik yang melibatkan namanya, khususnya terkait kasus Bank Century.
"Apakah saya (Sri Mulyani) tetap bertahan atau tidak sebagai Menteri ke depannya, nanti bisa ditanyakan Pak Eep Saefulloh (pengamat politik) terkait masalah (politik) yang ada, saya menantang Anda? Karena satu sisi mereka senang ada yang tidak," ujarnya sambil tersenyum, dalam kata sambutannya, di acara The 10th Annual Citi Indonesia Economic & Politik Outlook. Indonesia 2010: How We Stay Ahead?, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/3/2010).
Dirinya mencontohkan, penguatan nilai tukar rupiah merupakan reaksi terhadap kondisi perekonomian global. "Ada juga yang sifatnya sentimen yang berhubungan dengan perubahan konstelasi dari ketidakseimbangan perekonomian Amerika Serikat (AS) dengan yang lain," tandasnya.
Menurut wanita yang kerap disapa Ibu Ani ini, nilai tukar rupiah hingga kini telah menguat 15 persen terhadap USD. Sehingga adanya pergerakan sehari saja tidak akan mempengaruhi. "Jadi kita akan lihat fondasi ke depannya," ujarnya.
Ani menjelaskan, pihaknya diminta Presiden untuk menjaga keadaan ekonomi yang harmonis melalui kebijakan fiskal agar tidak tercipta gap yang terlalu besar yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah.(ade)
Sri Mulyani Minta Maaf Berbahasa Indonesia
Kamis, 18 Maret 2010 - 09:45 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Foto : Heru Haryono/okezone
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba meminta maaf di hadapan para hadirin yang hadir di acara seminar yang diadakan Citi Indonesia. Apa alasan Beliau meminta maaf?
Ternyata, Beliau menggunakan bahasa Indonesia dalam kata sambutannya. Tentu saja para hadirin yang mayoritas para eksekutif dan bergelut dengan bahasa internasional, tertawa mendengar penjelasan dari salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini.
"Saya meminta maaf kepada klien yang tidak bisa menerjemahkan bahasa saya ini, karena saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kan masih di wilayah Jenderal Sudirman, jadi wajar jika saya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mesin penerjemah yang bisa berfungsi dengan baik," ungkap Sri Mulyani, seraya tersenyum dan disambut applause sejumlah hadirin yang hadir, dalam seminar yang bertajuk “Citi Economic and Political Outlook” yang tema “Indonesia 2010: How Do We Stay Ahead?” di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/3/2010).
Sekadar informasi, turut hadir dalam acara ini Direktur Lembaga Penyidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Muhammad Chatib Basri.
Kemudian adapula Chief Executive Officer Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Managing Director Head of Asia Economics Research Citigroup Global Markets Asia Johanna Chua, dan Country Business Manager Institutional Clients Group Tigor M Siahaan(adn)(rhs)
Sri Mulyani Potong Rambut Super Pendek
Senin, 15 Maret 2010 - 14:15 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani bersama Dirjen BC Thomas Sugijata, Foto: Tangguh Putra/Okezone
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat lebih fresh dan tampil berbeda hari ini. Rupanya dia baru saja memangkas rambutnya dengan potongan rambut yang super pendek.
Dengan rambut pendeknya, Menkeu tampil lebih maskulin dipandu dengan pakaiannya yang lebih casual, saat menghadiri pemusnahan 65 ribu botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), di Jakarta Auction Center, Kemayoran, Jakarta, Senin (15/3/2010)
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengenakan kemeja putih berlengan pendek dengan rompi Direktorat Jenderal Bea Cukai berwarna hitam yang bertuliskan customs .
Dalam kesempatan ini dirinya tak hanya sekedar menyaksikan proses pemusnahan miras, namun dirinya pun ikut duduk di atas buldozer yang menggilas puluhan ribu botol miras tersebut. Aksinya ini mendapat sambutan meriah dari para hadirin yang bertepuk tangan.
Meski terlihat sedikit takut, namun dia tetap duduk tenang di samping petugas Ditjen Bea Cukai yang menyetir buldozer bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata.
Akhir-akhir ini, Menkeu terlihat sering menghadiri acara Ditjen Bea Cukai. Sebelumnya, Menkeu menyaksikan barang bukti sabu seberat 44 kilogram yang berhasil digagalkan penyelundupannya, di kantor Bea Cukai Soekarno Hatta pada pekan lalu.
Sebelumnya Menkeu selalu terlihat dan tampil anggun dengan rambutnya yang hampir meyentuh bahu. Kini tiba-tiba saja Menkeu memangkas rambutnya menjadi sangat pendek. Belum diketahui apakah motivasi menkeu memotong rambutnya tersebut? Terlepas dari itu semua, model rambut pendek memang tengah menjadi trend di tahun ini.
(css)
Kamis, 18 Maret 2010 - 09:45 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Foto : Heru Haryono/okezone
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba meminta maaf di hadapan para hadirin yang hadir di acara seminar yang diadakan Citi Indonesia. Apa alasan Beliau meminta maaf?
Ternyata, Beliau menggunakan bahasa Indonesia dalam kata sambutannya. Tentu saja para hadirin yang mayoritas para eksekutif dan bergelut dengan bahasa internasional, tertawa mendengar penjelasan dari salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini.
"Saya meminta maaf kepada klien yang tidak bisa menerjemahkan bahasa saya ini, karena saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kan masih di wilayah Jenderal Sudirman, jadi wajar jika saya menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mesin penerjemah yang bisa berfungsi dengan baik," ungkap Sri Mulyani, seraya tersenyum dan disambut applause sejumlah hadirin yang hadir, dalam seminar yang bertajuk “Citi Economic and Political Outlook” yang tema “Indonesia 2010: How Do We Stay Ahead?” di Hotel Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/3/2010).
Sekadar informasi, turut hadir dalam acara ini Direktur Lembaga Penyidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Muhammad Chatib Basri.
Kemudian adapula Chief Executive Officer Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Managing Director Head of Asia Economics Research Citigroup Global Markets Asia Johanna Chua, dan Country Business Manager Institutional Clients Group Tigor M Siahaan(adn)(rhs)
Sri Mulyani Potong Rambut Super Pendek
Senin, 15 Maret 2010 - 14:15 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani bersama Dirjen BC Thomas Sugijata, Foto: Tangguh Putra/Okezone
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat lebih fresh dan tampil berbeda hari ini. Rupanya dia baru saja memangkas rambutnya dengan potongan rambut yang super pendek.
Dengan rambut pendeknya, Menkeu tampil lebih maskulin dipandu dengan pakaiannya yang lebih casual, saat menghadiri pemusnahan 65 ribu botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), di Jakarta Auction Center, Kemayoran, Jakarta, Senin (15/3/2010)
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengenakan kemeja putih berlengan pendek dengan rompi Direktorat Jenderal Bea Cukai berwarna hitam yang bertuliskan customs .
Dalam kesempatan ini dirinya tak hanya sekedar menyaksikan proses pemusnahan miras, namun dirinya pun ikut duduk di atas buldozer yang menggilas puluhan ribu botol miras tersebut. Aksinya ini mendapat sambutan meriah dari para hadirin yang bertepuk tangan.
Meski terlihat sedikit takut, namun dia tetap duduk tenang di samping petugas Ditjen Bea Cukai yang menyetir buldozer bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata.
Akhir-akhir ini, Menkeu terlihat sering menghadiri acara Ditjen Bea Cukai. Sebelumnya, Menkeu menyaksikan barang bukti sabu seberat 44 kilogram yang berhasil digagalkan penyelundupannya, di kantor Bea Cukai Soekarno Hatta pada pekan lalu.
Sebelumnya Menkeu selalu terlihat dan tampil anggun dengan rambutnya yang hampir meyentuh bahu. Kini tiba-tiba saja Menkeu memangkas rambutnya menjadi sangat pendek. Belum diketahui apakah motivasi menkeu memotong rambutnya tersebut? Terlepas dari itu semua, model rambut pendek memang tengah menjadi trend di tahun ini.
(css)
"DPR Boikot Sri Mulyani, Bukan Sebagai Menkeu"
Jum'at, 12 Maret 2010 - 13:17 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Rencana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR pada 5 April mendatang. Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyatakan, bahwa pemboikotan akan dilakukan pada sosok pribadi Sri Mulyani secara pribadi bukan sebagai Menteri Keuangan.
"Boikot yang disampaikan itu kan kaitannya cuma dengan Sri Mulyani bukan dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/3/2010).
Namun, keputusan pemboikotan tersebut baru akan diputuskan di Sidang Paripurna dan jika dalam sidang paripurna tidak tercapai kesepakatan mengenai pemboikotan terhadap Sri Mulyani, maka dengan demikian pemboikotan urung dilakukan.
"Kalau betul katakanlah DPR memutuskan orang yang bermasalah tidak pantas berhubungan dengan DPR, maka kami di Badan Anggaran akan melaksankan itu. Kalau itu keputusan sidang paripurna, kalau tidak ada keputusan itu ya kita tidak ada masalah, kita seperti biasa," jelasnya.
Jika benar pemboikotan dilakukan, dirinya berharap Presiden menghormati keputusan DPR tersebut dengan mencari alternatif lain agar pembahasan RAPBN-P 2010 tidak deadlock.
Salah satu opsi yang ditawarkan di antaranya penunjukkan menteri ad-interim yang mengurusi pembahasan RAPBN-P 2010 dengan DPR atau mempercepat pelantikan wakil Menteri Keuangan.
"Kalau presiden arif, mungkin Presiden menghormati keputusan DPR dengan presiden menunjuk seorang menteri di kabinet sebagai ad-interim untuk mengurus ad-interim soal APBN, bisa juga alternatif lain, pelatikan wakil menkeu dipercepat," tandasnya.
Meskipun belum ada keputusan hukum yang menyatakan Sri Mulyani sebagai pihak yang bersalah dalam keputusan bailout Bank Century namun berdasarkan keputusan Sidang Paripurna yang lalu yang menyeret sejumlah nama menganggap nama-nama tersebut tidak patut lagi untuk berhadapan dengan DPR.
Saat ini DPR sedang menjalani reses persidangan dan baru akan kembali melakukan sidang paripurna pada 5 April mendatang di mana salah satu agendanya adalah pemboikotan terhadap Sri Mulyani.
Dijadwalkan, pembahasan RAPBN-P 2010 bersama Menteri Keuangan baru akan dilaksanakan pada 9 April dan dijadwalkan selesai pada 26 April serta akan disahkan dalam sidang paripurna pada 3 Mei mendatang.(ade)
Jum'at, 12 Maret 2010 - 13:17 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Rencana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR pada 5 April mendatang. Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyatakan, bahwa pemboikotan akan dilakukan pada sosok pribadi Sri Mulyani secara pribadi bukan sebagai Menteri Keuangan.
"Boikot yang disampaikan itu kan kaitannya cuma dengan Sri Mulyani bukan dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/3/2010).
Namun, keputusan pemboikotan tersebut baru akan diputuskan di Sidang Paripurna dan jika dalam sidang paripurna tidak tercapai kesepakatan mengenai pemboikotan terhadap Sri Mulyani, maka dengan demikian pemboikotan urung dilakukan.
"Kalau betul katakanlah DPR memutuskan orang yang bermasalah tidak pantas berhubungan dengan DPR, maka kami di Badan Anggaran akan melaksankan itu. Kalau itu keputusan sidang paripurna, kalau tidak ada keputusan itu ya kita tidak ada masalah, kita seperti biasa," jelasnya.
Jika benar pemboikotan dilakukan, dirinya berharap Presiden menghormati keputusan DPR tersebut dengan mencari alternatif lain agar pembahasan RAPBN-P 2010 tidak deadlock.
Salah satu opsi yang ditawarkan di antaranya penunjukkan menteri ad-interim yang mengurusi pembahasan RAPBN-P 2010 dengan DPR atau mempercepat pelantikan wakil Menteri Keuangan.
"Kalau presiden arif, mungkin Presiden menghormati keputusan DPR dengan presiden menunjuk seorang menteri di kabinet sebagai ad-interim untuk mengurus ad-interim soal APBN, bisa juga alternatif lain, pelatikan wakil menkeu dipercepat," tandasnya.
Meskipun belum ada keputusan hukum yang menyatakan Sri Mulyani sebagai pihak yang bersalah dalam keputusan bailout Bank Century namun berdasarkan keputusan Sidang Paripurna yang lalu yang menyeret sejumlah nama menganggap nama-nama tersebut tidak patut lagi untuk berhadapan dengan DPR.
Saat ini DPR sedang menjalani reses persidangan dan baru akan kembali melakukan sidang paripurna pada 5 April mendatang di mana salah satu agendanya adalah pemboikotan terhadap Sri Mulyani.
Dijadwalkan, pembahasan RAPBN-P 2010 bersama Menteri Keuangan baru akan dilaksanakan pada 9 April dan dijadwalkan selesai pada 26 April serta akan disahkan dalam sidang paripurna pada 3 Mei mendatang.(ade)
Sri Mulyani Diboikot, Ekonomi RI Bakal Berstatus Bahaya
Kamis, 11 Maret 2010 - 16:55 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Ilustrasi. Foto: Astra Bonardo/Koran SI
JAKARTA - Adanya wacana pemboikotan pembahasan RAPBN-P 2010 oleh DPR karena sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang bersalah atas bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun dinilai sebagai tindakan yang tidak bijaksana.
Bahkan dirinya merasa DPR sebaiknya mencari media lain untuk menunjukan kekuatannya, namun bukan memboikot pembahasan RAPBN-P 2010 tersebut.
"Saya usulkan ke DPR, cari jalan lain kalau ingin mencari ajang untuk exercise kekuatan politik. Kalau di (Pansus) Bank Century tidak apa-apa," ujar Kepala Ekonom Danareksa Research Purbaya Yudhi Sadewa seusai bertemu dengan Menteri Keuangan, di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Menurutnya, jika pemboikotan benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan kondisi perekonomian berada dalam status bahaya. Pasalnya tanpa gangguan pemboikotan saja daya serap APBN sudah tergolong lamban.
"Apa lagi nanti kalau diganggu oleh DPR, persetujuan anggarannya lama sehingga orang tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja segala hal dan itu bisa membawa berat kepada ke perekonomian kita," jelasnya.
Dengan mencontohkan bagaimana rapat-rapat DPR kerap kali dijadikan ajang unjuk kekuatan para anggota dewan, sehingga tidaklah bijaksana jika membahayakan kepentingan masyarakat secara luas.
"Hal yang bisa membahayakan ekonomi dan rakyat sebaiknya dihindari sebisa mugkin, jadi mereka (Anggota DPR) harus bisa lebih dewasa dari sekarang," tukasnya.(ade)
Pemboikotan Sri Mulyani Bikin Cemas Pasar
Kamis, 11 Maret 2010 - 16:10 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Wacana pemboikotan DPR terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN-P 2010, mencerminkan ketidakharmonisan antara pemerintah dengan DPR. Kondisi politik tersebut dinilai dapat memperburuk memberikan sentimen negatif kepada pasar finansial dalam negeri.
Bahkan jika hubungan yang kurang harmonis pascakeputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century ini terus berlanjut, bisa menghambat target pemerintah untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen hingga 2014 akan sulit direalisasikan.
"Kalau hubungan antara DPR dan pemerintah akan tegang terus maka potensi pertumbuhan ekonomi tujuh persen akan sulit direalisasikan (2014)," ujar Ekonom Standard Chartered Fauzi Ikhsan, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Menurutnya, investor sendiri sebenarnya sempat merasa lega ketika kasus Bank Century diteruskan ke ranah hukum, namun jika ternyata efek dari kasus tersebut berakhir ke pemboikotan maka hal tersebut justru dikhawatirkan akan merusak reputasi Indonesia di mana investor sebenarnya melihat kondisi politik Indonesia sebagai salah satu negara yang stabil.
"Cerita Indonesia yang sudah optimistis di kalangan investor internasional akan berpengaruh dengan ketidakpastian politik. Ini sangat disayangkan karena bagaimana pun juga Indonesia sudah dianggap salah satu negara di Asia yang keadaan politiknya sudah stabil," jelasnya.
Namun, dirinya menekan bahwa rencana boikot DPR tersebut baru sekadar wacana sehingga dirinya berkeyakinan bahwa pembahasan RAPBN-P 2010 tidak akan terganggu. Pasalnya RAPBN-P memang harus segera dilakukan karena terkait dengan perkembangan ekonomi global.
"Kalau terganggu (RAPBN-P 2010 karena boikot) dalam arti kata tidak bisa diimplementasikan ya tidak, tapi dengan perubahan variabel, perubahan item-item dalam APBN yang harus dilakukan karena perkembangan ekonomi global akan mengganggu," tandasnya.(ade)
Bakal Diboikot, Sri Mulyani Tetap Pede
Kamis, 11 Maret 2010 - 12:46 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Meskipun isu pemboikotan DPR terhadap dirinya terus menyeruak, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan tetap berusaha untuk terus berkomunikasi dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RAPBN-P 2010.
"Kita tetap pada pandangan masing-masing saja. Komunikasi tetap continue dan rutin dengan mereka," ujarnya ketika menjawab pertanyaan apakah pemboikotan Banggar DPR berpengaruh terhadap penyerahan RAPBN-P oleh Pemerintah, usai sambutannya di MoU Pemberian Insentif Fiskal Berupa Bea Masuk Bagi Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta (11/3/2010).
Di sisi lain, berdasarkan informasi dari Biro Humas Kementerian Keuangan, Menkeu direncanakan akan melakukan pertemuan dengan para analis dan pengamat ekonomi di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, siang ini.
Namun dirinya membantah bahwa pertemuan tersebut terkait wacana pemboikotan yang akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI. "Tidak itu hal yang rutin saja," ujarnya singkat.
Selain melakukan pertemuan dengan para pengamat, hari ini Menkeu juga mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan redaksi media nasional.(ade)
Kamis, 11 Maret 2010 - 16:55 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Ilustrasi. Foto: Astra Bonardo/Koran SI
JAKARTA - Adanya wacana pemboikotan pembahasan RAPBN-P 2010 oleh DPR karena sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang bersalah atas bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun dinilai sebagai tindakan yang tidak bijaksana.
Bahkan dirinya merasa DPR sebaiknya mencari media lain untuk menunjukan kekuatannya, namun bukan memboikot pembahasan RAPBN-P 2010 tersebut.
"Saya usulkan ke DPR, cari jalan lain kalau ingin mencari ajang untuk exercise kekuatan politik. Kalau di (Pansus) Bank Century tidak apa-apa," ujar Kepala Ekonom Danareksa Research Purbaya Yudhi Sadewa seusai bertemu dengan Menteri Keuangan, di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Menurutnya, jika pemboikotan benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan kondisi perekonomian berada dalam status bahaya. Pasalnya tanpa gangguan pemboikotan saja daya serap APBN sudah tergolong lamban.
"Apa lagi nanti kalau diganggu oleh DPR, persetujuan anggarannya lama sehingga orang tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja segala hal dan itu bisa membawa berat kepada ke perekonomian kita," jelasnya.
Dengan mencontohkan bagaimana rapat-rapat DPR kerap kali dijadikan ajang unjuk kekuatan para anggota dewan, sehingga tidaklah bijaksana jika membahayakan kepentingan masyarakat secara luas.
"Hal yang bisa membahayakan ekonomi dan rakyat sebaiknya dihindari sebisa mugkin, jadi mereka (Anggota DPR) harus bisa lebih dewasa dari sekarang," tukasnya.(ade)
Pemboikotan Sri Mulyani Bikin Cemas Pasar
Kamis, 11 Maret 2010 - 16:10 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Wacana pemboikotan DPR terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan RAPBN-P 2010, mencerminkan ketidakharmonisan antara pemerintah dengan DPR. Kondisi politik tersebut dinilai dapat memperburuk memberikan sentimen negatif kepada pasar finansial dalam negeri.
Bahkan jika hubungan yang kurang harmonis pascakeputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century ini terus berlanjut, bisa menghambat target pemerintah untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen hingga 2014 akan sulit direalisasikan.
"Kalau hubungan antara DPR dan pemerintah akan tegang terus maka potensi pertumbuhan ekonomi tujuh persen akan sulit direalisasikan (2014)," ujar Ekonom Standard Chartered Fauzi Ikhsan, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Menurutnya, investor sendiri sebenarnya sempat merasa lega ketika kasus Bank Century diteruskan ke ranah hukum, namun jika ternyata efek dari kasus tersebut berakhir ke pemboikotan maka hal tersebut justru dikhawatirkan akan merusak reputasi Indonesia di mana investor sebenarnya melihat kondisi politik Indonesia sebagai salah satu negara yang stabil.
"Cerita Indonesia yang sudah optimistis di kalangan investor internasional akan berpengaruh dengan ketidakpastian politik. Ini sangat disayangkan karena bagaimana pun juga Indonesia sudah dianggap salah satu negara di Asia yang keadaan politiknya sudah stabil," jelasnya.
Namun, dirinya menekan bahwa rencana boikot DPR tersebut baru sekadar wacana sehingga dirinya berkeyakinan bahwa pembahasan RAPBN-P 2010 tidak akan terganggu. Pasalnya RAPBN-P memang harus segera dilakukan karena terkait dengan perkembangan ekonomi global.
"Kalau terganggu (RAPBN-P 2010 karena boikot) dalam arti kata tidak bisa diimplementasikan ya tidak, tapi dengan perubahan variabel, perubahan item-item dalam APBN yang harus dilakukan karena perkembangan ekonomi global akan mengganggu," tandasnya.(ade)
Bakal Diboikot, Sri Mulyani Tetap Pede
Kamis, 11 Maret 2010 - 12:46 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Meskipun isu pemboikotan DPR terhadap dirinya terus menyeruak, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan tetap berusaha untuk terus berkomunikasi dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RAPBN-P 2010.
"Kita tetap pada pandangan masing-masing saja. Komunikasi tetap continue dan rutin dengan mereka," ujarnya ketika menjawab pertanyaan apakah pemboikotan Banggar DPR berpengaruh terhadap penyerahan RAPBN-P oleh Pemerintah, usai sambutannya di MoU Pemberian Insentif Fiskal Berupa Bea Masuk Bagi Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta (11/3/2010).
Di sisi lain, berdasarkan informasi dari Biro Humas Kementerian Keuangan, Menkeu direncanakan akan melakukan pertemuan dengan para analis dan pengamat ekonomi di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, siang ini.
Namun dirinya membantah bahwa pertemuan tersebut terkait wacana pemboikotan yang akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI. "Tidak itu hal yang rutin saja," ujarnya singkat.
Selain melakukan pertemuan dengan para pengamat, hari ini Menkeu juga mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan redaksi media nasional.(ade)
Sri Mulyani Malu-Malu Dinobatkan Wanita Berpengaruh
Kamis, 11 Maret 2010 - 12:00 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terlihat tersipu dan tersenyum saja ketika ditanya bagaimana rasanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di Asia.
"Ya biarin saja lah," ujarnya sambil tersenyum, seusai MoU Pemberian Insentif Fiskal berupa Bea Masuk bagi Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, (11/3/2010).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu hadir menggunakan batik abu-abu terlihat cerah. Berdasarkan CNN edisi Asia yang membuat daftar delapan wanita Asia yang paling berpengaruh dari sisi ekonomi dan politik bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional dunia ke-100 diperingati pada 8 Maret lalu.
Sri Mulyani merupakan salah satu wanita Indonesia yang dimasukkan dalam daftar tersebut meskipun akhir-akhir ini mendapatkan tekanan setelah Sidang Paripurna DPR RI mengenai Hak Angket Bank Century menyatakan dirinya adalah salah satu pihak yang bersalah dalam keputusan Bailout Bank Century.
Namun sosok Sri Mulyani dipandang ulet dan efektif dalam menangani perekonomian Indonesia terutama saat menghadapi krisis. Berikut delapan wanita yang dinilai berpengaruh menurut CNNGo, Rabu (10/3/2010):
1. Zhang Yin, China
2. Indra Nooyi, India
3. Sonia Gandhi, India
4. Ho Ching, Singapura
5. Chandra Kochhar, India
6. Sheikh Hasina, Bangladesh
7. Hyin Jeong-eun, Korea Selatan
8. Sri Mulyani Indrawati, Indonesia(ade)
Sri Mulyani Wanita Berpengaruh di Asia
Kamis, 11 Maret 2010 - 09:15 wib
TEXT SIZE :
Sri Mulyani. (Foto : Koran SI)
JAKARTA - Kasus Bank Century tidak memengaruhi popularitas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dunia internasional.
Namanya masuk daftar delapan wanita paling berpengaruh di Asia versi CNNGo. Dalam penilian CNNGo, wanita kelahiran Tanjungkarang, Lampung, ini dinilai berperan besar dalam menjalankan reformasi, terutama di Kementerian Keuangan yang dia pimpin sejak 2005.
Berdasarkan data Forbes,Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang paling bersih di Indonesia. Selain itu, doktor lulusan University of Illinois Urbana Champaign tersebut sukses membawa Indonesia terhindar dari krisis global yang melanda dunia sejak akhir November 2008.
Kebijakan Sri Mulyani dalam reformasi pajak dan bea cukai dan pemangkasan utang luar negeri juga dinilai sukses. Ketika krisis global, Sri Mulyani dipandang berhasil memilih kebijakan fiskal yang tepat seperti paket stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat.
Melalui paket stimulus fiskal tersebut, Indonesia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi positif pada 2009. Indonesia merupakan satu dari tiga negara Asia selain China dan India yang sanggup mencatatkan pertumbuhan ekonomi selama krisis global.
“Ketangguhan dan keefektifan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan Indonesia setelah krisis melanda dunia membuatnya layak mendapat tepuk tangan,” tulis CNNGo.
Pengakuan besar seperti yang diberikan CNNGo memang bukan yang pertama kali bagi Sri Mulyani. Pada 2008, Majalah Forbes memilihnya sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia. Koran Emerging Markets bahkan menobatkannya sebagai menteri keuangan terbaik di Asia pada 2006 lalu.
CNNGo merupakan situs milik CNN yang memfokuskan diri pada berita travel, lifestyle, dan entertainment. Pemilihan wanita paling berpengaruh di Asia merupakan salah satu agenda CNNGopada 100 tahun perayaan Hari Wanita Sedunia yang jatuh pada 8 Maret lalu.
“Saat dunia merayakan 100 tahun Hari Wanita Internasional, kita mencari siapa-siapa sajakah wanita yang sanggup membentuk perekonomian dan politik di Asia,” tulis CNN.
Dalam daftar wanita paling berpengaruh di Asia, CNNGo menempatkan Zhang Yin di urutan teratas. Zhang Yin merupakan salah seorang pendiri dan Ketua Nine Dragons Paper Industries Co Ltd.
Wanita terkaya di Asia dan dunia yang dijuluki “ratu kertas” ini memulai bisnisnya pada 1990-an dari bisnis daur ulang kertas bekas. Perusahaannya kini tercatat sebagai pembuat kertas terbesar di China. Selain dikenal sebagai pengusaha, Zhang juga tercatat sebagai anggota Political Consultative Conference, dewan penasihat yang sangat berpengaruh bagi Republik Rakyat China.
India boleh berbangga karena menempatkan tiga putri terbaiknya dalam jajaran wanita paling berpengaruh.Ketiga wanita itu adalah Indra Nooyi (urutan ke- 2), Sonia Gandhi (3), serta Chanda Kochhar (5). Nooyi adalah direktur eksekutif PepsiCo, India, Sonia adalah Presiden Partai Kongres, sedangkan Chanda merupakan direktur Bank ICICI. Selain kelima nama, terdapat direktur eksekutif Temasek Singapura Ho Ching (4),Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (6), serta presiden Hyundai asal Korea Selatan Hyun Jeong-eun (7). (CNNGo/iReport/ Times of India/maesaroh)(Koran SI/Koran SI/rhs)
Aviliani: Rapat Diboikot, Sri Mulyani Tak Akan Kucuri Uang
Rabu, 10 Maret 2010 - 17:28 wib
TEXT SIZE :
Insaf Albert Tarigan - Okezone
Pengamat Ekonomi Aviliani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Aviliani berharap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tidak memboikot rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jika itu dilakukan, berarti DPR tidak dewasa dan tidak bijak berpolitik. Terlebih lagi, mereka berarti lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat.
"Karena jika diboikot, maka Sri Mulyani tidak akan berani mengeluarkan uang karena APBN belum disetujui," katanya, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Akibatnya, sambung dia, rakyat menderita karena pembangunan ekonomi mandek. Sebab, daerah-daerah tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, DPR tidak boleh memboikot rapat dengan menteri keuangan dengan alasan tidak percaya. "Mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem presidensial," katanya.
Lagipula, demikian Lukman, Sri Mulyani, dalam tugasnya sebagai mitra DPR adalah perwakilan presiden. Artinya, jika DPR memboikot, sama artinya menyatakan tidak percaya kepada presiden.
"Jangan sampai proses politik Bank Century mengganggu kemitraan pemerintah dan DPR serta menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu. Persoalan Bank Century sudah selesai dengan rekomendasi DPR. Sekarang masuk proses hukum," pungkasnya.(ade)
Kamis, 11 Maret 2010 - 12:00 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terlihat tersipu dan tersenyum saja ketika ditanya bagaimana rasanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di Asia.
"Ya biarin saja lah," ujarnya sambil tersenyum, seusai MoU Pemberian Insentif Fiskal berupa Bea Masuk bagi Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010 di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, (11/3/2010).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu hadir menggunakan batik abu-abu terlihat cerah. Berdasarkan CNN edisi Asia yang membuat daftar delapan wanita Asia yang paling berpengaruh dari sisi ekonomi dan politik bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional dunia ke-100 diperingati pada 8 Maret lalu.
Sri Mulyani merupakan salah satu wanita Indonesia yang dimasukkan dalam daftar tersebut meskipun akhir-akhir ini mendapatkan tekanan setelah Sidang Paripurna DPR RI mengenai Hak Angket Bank Century menyatakan dirinya adalah salah satu pihak yang bersalah dalam keputusan Bailout Bank Century.
Namun sosok Sri Mulyani dipandang ulet dan efektif dalam menangani perekonomian Indonesia terutama saat menghadapi krisis. Berikut delapan wanita yang dinilai berpengaruh menurut CNNGo, Rabu (10/3/2010):
1. Zhang Yin, China
2. Indra Nooyi, India
3. Sonia Gandhi, India
4. Ho Ching, Singapura
5. Chandra Kochhar, India
6. Sheikh Hasina, Bangladesh
7. Hyin Jeong-eun, Korea Selatan
8. Sri Mulyani Indrawati, Indonesia(ade)
Sri Mulyani Wanita Berpengaruh di Asia
Kamis, 11 Maret 2010 - 09:15 wib
TEXT SIZE :
Sri Mulyani. (Foto : Koran SI)
JAKARTA - Kasus Bank Century tidak memengaruhi popularitas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dunia internasional.
Namanya masuk daftar delapan wanita paling berpengaruh di Asia versi CNNGo. Dalam penilian CNNGo, wanita kelahiran Tanjungkarang, Lampung, ini dinilai berperan besar dalam menjalankan reformasi, terutama di Kementerian Keuangan yang dia pimpin sejak 2005.
Berdasarkan data Forbes,Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang paling bersih di Indonesia. Selain itu, doktor lulusan University of Illinois Urbana Champaign tersebut sukses membawa Indonesia terhindar dari krisis global yang melanda dunia sejak akhir November 2008.
Kebijakan Sri Mulyani dalam reformasi pajak dan bea cukai dan pemangkasan utang luar negeri juga dinilai sukses. Ketika krisis global, Sri Mulyani dipandang berhasil memilih kebijakan fiskal yang tepat seperti paket stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat.
Melalui paket stimulus fiskal tersebut, Indonesia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi positif pada 2009. Indonesia merupakan satu dari tiga negara Asia selain China dan India yang sanggup mencatatkan pertumbuhan ekonomi selama krisis global.
“Ketangguhan dan keefektifan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan Indonesia setelah krisis melanda dunia membuatnya layak mendapat tepuk tangan,” tulis CNNGo.
Pengakuan besar seperti yang diberikan CNNGo memang bukan yang pertama kali bagi Sri Mulyani. Pada 2008, Majalah Forbes memilihnya sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia. Koran Emerging Markets bahkan menobatkannya sebagai menteri keuangan terbaik di Asia pada 2006 lalu.
CNNGo merupakan situs milik CNN yang memfokuskan diri pada berita travel, lifestyle, dan entertainment. Pemilihan wanita paling berpengaruh di Asia merupakan salah satu agenda CNNGopada 100 tahun perayaan Hari Wanita Sedunia yang jatuh pada 8 Maret lalu.
“Saat dunia merayakan 100 tahun Hari Wanita Internasional, kita mencari siapa-siapa sajakah wanita yang sanggup membentuk perekonomian dan politik di Asia,” tulis CNN.
Dalam daftar wanita paling berpengaruh di Asia, CNNGo menempatkan Zhang Yin di urutan teratas. Zhang Yin merupakan salah seorang pendiri dan Ketua Nine Dragons Paper Industries Co Ltd.
Wanita terkaya di Asia dan dunia yang dijuluki “ratu kertas” ini memulai bisnisnya pada 1990-an dari bisnis daur ulang kertas bekas. Perusahaannya kini tercatat sebagai pembuat kertas terbesar di China. Selain dikenal sebagai pengusaha, Zhang juga tercatat sebagai anggota Political Consultative Conference, dewan penasihat yang sangat berpengaruh bagi Republik Rakyat China.
India boleh berbangga karena menempatkan tiga putri terbaiknya dalam jajaran wanita paling berpengaruh.Ketiga wanita itu adalah Indra Nooyi (urutan ke- 2), Sonia Gandhi (3), serta Chanda Kochhar (5). Nooyi adalah direktur eksekutif PepsiCo, India, Sonia adalah Presiden Partai Kongres, sedangkan Chanda merupakan direktur Bank ICICI. Selain kelima nama, terdapat direktur eksekutif Temasek Singapura Ho Ching (4),Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (6), serta presiden Hyundai asal Korea Selatan Hyun Jeong-eun (7). (CNNGo/iReport/ Times of India/maesaroh)(Koran SI/Koran SI/rhs)
Aviliani: Rapat Diboikot, Sri Mulyani Tak Akan Kucuri Uang
Rabu, 10 Maret 2010 - 17:28 wib
TEXT SIZE :
Insaf Albert Tarigan - Okezone
Pengamat Ekonomi Aviliani. Foto: Koran SI
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Aviliani berharap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tidak memboikot rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jika itu dilakukan, berarti DPR tidak dewasa dan tidak bijak berpolitik. Terlebih lagi, mereka berarti lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat.
"Karena jika diboikot, maka Sri Mulyani tidak akan berani mengeluarkan uang karena APBN belum disetujui," katanya, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Akibatnya, sambung dia, rakyat menderita karena pembangunan ekonomi mandek. Sebab, daerah-daerah tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut dia, DPR tidak boleh memboikot rapat dengan menteri keuangan dengan alasan tidak percaya. "Mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem presidensial," katanya.
Lagipula, demikian Lukman, Sri Mulyani, dalam tugasnya sebagai mitra DPR adalah perwakilan presiden. Artinya, jika DPR memboikot, sama artinya menyatakan tidak percaya kepada presiden.
"Jangan sampai proses politik Bank Century mengganggu kemitraan pemerintah dan DPR serta menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu. Persoalan Bank Century sudah selesai dengan rekomendasi DPR. Sekarang masuk proses hukum," pungkasnya.(ade)
Diboikot DPR, Rapat RAPBNP 2010 Terancam Batal
Rabu, 10 Maret 2010 - 09:15 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Sri Mulyani (Foto: Heru Haryono/Okezone)
JAKARTA - Wacana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menyampaikan usulan pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 memang santer terdengar.
Bahkan Ketua Badan Anggaran yang membawahi pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR, Harry Azhar Azis mengkhawatirkan bahwa rapat pembahasan RAPBN-P 2010 dengan Menteri Keuangan yang sedianya akan dilaksanakan pada 9 April mendatang terancam batal jika fraksi-fraksi di DPR secara formal mencapai kesepakatan untuk melakukan hal tersebut dalam sidang paripurna pada 5 April mendatang.
"Tetapi ini berandai-andai ya. Tetapi bisa saja wacana pemboikotan ini diangkat di Paripurna 5 April, setelah DPR reses," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Kemungkinan tersebut sulit dihindari mengingat semakin santernya usulan beberapa anggota dewan untuk melakukan hal tersebut setelah hasil keputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu pihak yang dianggap bersalah dalam keputusan bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.
Dikatakannya bahwa wacana pemboikotan juga semakin mengemuka dalam rapat-rapat informal. "Ada omongan satu atau dua orang. Tetapi kok kayaknya semakin lama semakin banyak," tuturnya.
Meskipun terdapat kekhawatiran tersebut, nasib RAPBN-P 2010 masih bisa diselamatkan bila Presiden kemudian mengangkat Wakil Menteri Keuangan. Nantinya, pembahasan RAPBN-P bakal tetap berjalan antara DPR dan Wakil Menteri Keuangan.
"Tetapi itu baru andai ya. Misalnya kemudian Presiden terus mengangkat Wakil Menteri keuangan. Kan kita enggak harus berhubungan dengan Menteri keuangan," tukasnya.
(css)
Menkeu: Atas Nama Reformasi, DPR Menyalahkan Saya
Rabu, 10 Maret 2010 - 08:28 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Foto: Koran SI
JAKARTA - Kebijakan bailout terhadap Bank Century sebesar Rp6,7 triliun yang menuai banyak kontroversi dan menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai salah satu pihak yang dianggap bersalah membuat dirinya merasa sebagai pihak yang dipersalahkan atas nama reformasi yang diusung Dewan.
Padahal, hingga saat ini belum ada suatu keputusan hukum pun yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang bersalah dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Di parlemen mereka bicara reformasi, tapi atas nama reformasi tersebut mereka menyalahkan saya," ujarnya di Foreign Media Gathering, di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Hal tersebut disampaikannya saat menjawab rasa penasaran para media asing terkait sosoknya yang dijadikan target dalam kasus bank Century tersebut. Namun, dirinya mengaku optimis bahwa semua pihak dapat berpikir jernih dan objektif dalam melihat keseluruhan kasus ini serta dapat diselesaikan melalui jalur hukum tanpa ada campur tangan politik.
Untuk prosesnya seharusnya hukum tidak disetir politik. Jika ada proses yang salah harus dibuktikan dan diproses hukum, itu tidak masalah dan akan jadi masalah karen dicampur politik, tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun menyampaikan kata-kata pamungkas yang menggambarkan kondisi ekonomi politik di Indonesia di depan para media asing yang terlihat penasaran.
Rabu, 10 Maret 2010 - 09:15 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Sri Mulyani (Foto: Heru Haryono/Okezone)
JAKARTA - Wacana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menyampaikan usulan pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 memang santer terdengar.
Bahkan Ketua Badan Anggaran yang membawahi pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR, Harry Azhar Azis mengkhawatirkan bahwa rapat pembahasan RAPBN-P 2010 dengan Menteri Keuangan yang sedianya akan dilaksanakan pada 9 April mendatang terancam batal jika fraksi-fraksi di DPR secara formal mencapai kesepakatan untuk melakukan hal tersebut dalam sidang paripurna pada 5 April mendatang.
"Tetapi ini berandai-andai ya. Tetapi bisa saja wacana pemboikotan ini diangkat di Paripurna 5 April, setelah DPR reses," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Kemungkinan tersebut sulit dihindari mengingat semakin santernya usulan beberapa anggota dewan untuk melakukan hal tersebut setelah hasil keputusan sidang Paripurna Hak Angket Bank Century menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu pihak yang dianggap bersalah dalam keputusan bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.
Dikatakannya bahwa wacana pemboikotan juga semakin mengemuka dalam rapat-rapat informal. "Ada omongan satu atau dua orang. Tetapi kok kayaknya semakin lama semakin banyak," tuturnya.
Meskipun terdapat kekhawatiran tersebut, nasib RAPBN-P 2010 masih bisa diselamatkan bila Presiden kemudian mengangkat Wakil Menteri Keuangan. Nantinya, pembahasan RAPBN-P bakal tetap berjalan antara DPR dan Wakil Menteri Keuangan.
"Tetapi itu baru andai ya. Misalnya kemudian Presiden terus mengangkat Wakil Menteri keuangan. Kan kita enggak harus berhubungan dengan Menteri keuangan," tukasnya.
(css)
Menkeu: Atas Nama Reformasi, DPR Menyalahkan Saya
Rabu, 10 Maret 2010 - 08:28 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Foto: Koran SI
JAKARTA - Kebijakan bailout terhadap Bank Century sebesar Rp6,7 triliun yang menuai banyak kontroversi dan menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai salah satu pihak yang dianggap bersalah membuat dirinya merasa sebagai pihak yang dipersalahkan atas nama reformasi yang diusung Dewan.
Padahal, hingga saat ini belum ada suatu keputusan hukum pun yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang bersalah dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Di parlemen mereka bicara reformasi, tapi atas nama reformasi tersebut mereka menyalahkan saya," ujarnya di Foreign Media Gathering, di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Hal tersebut disampaikannya saat menjawab rasa penasaran para media asing terkait sosoknya yang dijadikan target dalam kasus bank Century tersebut. Namun, dirinya mengaku optimis bahwa semua pihak dapat berpikir jernih dan objektif dalam melihat keseluruhan kasus ini serta dapat diselesaikan melalui jalur hukum tanpa ada campur tangan politik.
Untuk prosesnya seharusnya hukum tidak disetir politik. Jika ada proses yang salah harus dibuktikan dan diproses hukum, itu tidak masalah dan akan jadi masalah karen dicampur politik, tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun menyampaikan kata-kata pamungkas yang menggambarkan kondisi ekonomi politik di Indonesia di depan para media asing yang terlihat penasaran.
Menkeu Juga Diberondong Pertanyaan oleh Mahasiswanya
Senin, 8 Maret 2010 - 12:42 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
DEPOK - Tidak hanya wartawan, ternyata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga diberondong sejumlah pertanyaan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).
Dalam kesempatan kuliah umum Dinamika Perekonomian Indonesia, dirinya diberondong pertanyaan mengenai kebijakan fiskalnya dalam APBN 2008 yang berujung pada kebijakannya bailout Bank Century.
Seperti pertanyaan dari salah mahasiswa ekonomi UI bernama Izul yang mempertanyakan masalah koalisi partai yang menyebutkan Sri Mulyani sebagai pihak yang bersalah dalam kasus Bank Century. Izul juga tak bertanya apakah dalam mengambil keputusan, Sri Mulyani sempat menyerah karena adanya tekanan politik.
Menjawab pertanyaan mahasiswanya, Sri Mulyani hanya berbicara singkat.
"Banyak Zul (kebijakan yang terpengaruh politik), itu political choices. Kita pemerintah hatinya di dua tempat. Mungkin kalian bisa bilang, Menkeu bodoh amat sih ngambil keputusan begitu. Kalian sebagai pengamat ngomonglah begitu, tapi sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan semuanya," jelasnya saat memberikan kuliah umum di Auditorium FE UI, Depok, Senin (8/3/2010).
Namun, dirinya enggan menjawab pertanyaan mengenai koalisi, karena pertanyaan tersebut bukan semestinya dibuka pada publik. "Tentang koalisi tidak saya jawab karena saya tidak sedang membicarakan dinamika politik tapi ekonomi," tandasnya.(ade)
Senin, 8 Maret 2010 - 12:42 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI
DEPOK - Tidak hanya wartawan, ternyata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga diberondong sejumlah pertanyaan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).
Dalam kesempatan kuliah umum Dinamika Perekonomian Indonesia, dirinya diberondong pertanyaan mengenai kebijakan fiskalnya dalam APBN 2008 yang berujung pada kebijakannya bailout Bank Century.
Seperti pertanyaan dari salah mahasiswa ekonomi UI bernama Izul yang mempertanyakan masalah koalisi partai yang menyebutkan Sri Mulyani sebagai pihak yang bersalah dalam kasus Bank Century. Izul juga tak bertanya apakah dalam mengambil keputusan, Sri Mulyani sempat menyerah karena adanya tekanan politik.
Menjawab pertanyaan mahasiswanya, Sri Mulyani hanya berbicara singkat.
"Banyak Zul (kebijakan yang terpengaruh politik), itu political choices. Kita pemerintah hatinya di dua tempat. Mungkin kalian bisa bilang, Menkeu bodoh amat sih ngambil keputusan begitu. Kalian sebagai pengamat ngomonglah begitu, tapi sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan semuanya," jelasnya saat memberikan kuliah umum di Auditorium FE UI, Depok, Senin (8/3/2010).
Namun, dirinya enggan menjawab pertanyaan mengenai koalisi, karena pertanyaan tersebut bukan semestinya dibuka pada publik. "Tentang koalisi tidak saya jawab karena saya tidak sedang membicarakan dinamika politik tapi ekonomi," tandasnya.(ade)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar