Diteriaki Maling, Menkeu MelambaiSri Mulyani Mendadak Tinggalkan Acara Diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono ; Aktivis Kembali Demo Kasus Bank Century ; Sempat Diamankan Polisi, Peneriak Maling Dilepas Minggu, 31 Januari 2010 05:35 WITA
Jakarta, Tribun - Sekelompok aktivis meneriaki maling Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninggalkan acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono di Cafe Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/1).
"Woi maling, maling! Maling Century. Sri Mulyani maling Century!" teriak Presidium Komite Aksi Pemuda Antikorupsi (Kapak) Ahmad Laode Kamaluddin saat Sri meninggalkan lokasi diskusi.
Diteriaki maling, Sri hanya tersenyum. Ekonom Universitas Indonesia (UI) ini bahkan melambaikan tangan kepada pendemo yang berusaha mencegatnya.
Ini kali kedua Laode Kamaluddin menuding pejabat negara maling terkait kasus bailout Bank Century. Dua pekan lalu, pria asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga meneriaki Wakil Presiden (Wapres) Boedino dengan sebutan maling di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Saat itu, Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) memberi kesaksian di depan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Bank Century. Laode sempat diamankan polisi namun dilepaskan beberapa jam kemudian.
Sri Mulyani yang menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat memutuskan penyelamatan Bank Century dengan dana talangan Rp 6,76 triliun tersebut sedianya akan bicara panjang lebar mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Namun Sri pamit kepada panitia setelah hadir selama 40 menit dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, saat dia ke luar dari ruang diskusi, tiba-tiba dua orang demonstran dari Kapak langsung meneriaki Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.
Jarak dua demonstran dengan Ani hanya sekitar 10 meter. Melihat teriakan itu, Ani mengacungkan jempol sambil melempar senyumnya, tanpa mengeluarkan kata-kata.
Mengetahui pejabat negara diteriaki maling, puluhan polisi dari Polda Metro Jaya langsung mengamankan dua demonstran tersebut. Namun, polisi tak menangkap mereka.
Usai menebar senyum, Ani langsung naik mobil dinasnya ke arah jalur alternatif dan tidak melewati demonstran. Dua demonstran berusaha menghalangi mobil Sri Mulyani, namun karena kesigapan polisi Sri Mulyani bisa lolos.
Kepala Biro Humas Depkeu Harry Soeratin yang ditemui di Warung Daun sesaat setelah Sri meninggalkan lokasi, mengatakan menkeu meningalkan acara diskusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait adanya aksi demo tersebut.
"Ibu memang meninggalkan tempat ini karena ada demo. Dari internal humas kami takut keselamatan Ibu Menteri terancam. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ibu meninggalkan diskusi ini. Kita tidak menghindar tapi menjaga saja," ujarnya.
Menurutnya, aksi demo itu tidak mendapat izin dari kepolisian setempat. "Tiba-tiba datang dan kelihatannya agak-agak berbau anarkis, sehingga kami jadi khawatir. Pada intinya kami tidak menyalahkan penyelenggara, karena kejadian itu tidak diduga," tambah Harry.
Klaim berhasil
Kehadiran Sri Mulyani dalam diskusi itu diketahui Kapak sejak awal. Sejak menkeu berada dalam ruangan diskusi, para pendmo telah bersiap menggelar aksinya.
Kapak menilai Sri Mulyani, Presiden SBY, dan Wapres Boediono sebagai orang-orang yang harus bertaganggungjawab terhadap aliran dana penempatan modal sementara (PMS) Rp 6,7 triliun yang tidak jelas.
"SBY, Boediono, dan Sri Mulyani adalah maling. Mereka harus turun," teriak demonstran. Setelah Ani pergi, puluhan massa dari Kapak masih menggelar aksi di tepi Jl Cikini Raya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Mereka sempat berusaha meletakkan sebuah spanduk berukuran 3x4 meter bergambar Sri Mulyani di tengah jalan agar dilindas kendaraan yang lalu lalang. Namun, aksi tersebut bisa dihentikan polisi.
Demo ini sendiri membuat arus lalulintas di Jl Cikini Raya menjadi tersendat. "Lihat teman-teman, maling Century melambaikan tangannya. Dasar Sri Mulyani tidak tahu malu," teriak demonstran.
Dalam acara itu Sri Mulyani sempat menyatakan depkeu seharusnya mendapat nilai 75 selama 100 hari bekerja. "Depkeu punya beberapa program yang agak berbeda," katanya.
Menurutnya Depkeu berhasil mengubah pelayanan empat pelabuhan menjadi 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu. "Itu perubahan besar," ujarnya. Selain itu penerapan kebijakan national single window (NSW) sebagai online untuk impor barang ke dalam negeri.
Pengimpor barang tidak perlu bertemu 15 lembaga, seperti bea cukai, karantina, maupun kepolisian."Eksportir juga bisa menggunakan national single window, pelayanan satu pintu. Itu bisa lebih cepat, cuma 10 menit," ujar Sri Mulyani.
Mulai 29 Januari 2010, pemerintah resmi mengumumkan penggunaan NSW di lima tempat yakni Pelabuhan Tanjung Priuk, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Bandara Soekarno Hatta.
Dia juga mengungkapkan, pemerintahan SBY-Boediono tidak bisa dinilai dalam 100 hari kerja. Program 100 hari hanya sebagai awal pemerintahan lima tahun. (Persda Network/coz)
Nyaris Dilempar Sepatu
PARA demonstran yang beraksi di acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, sebenarnya punya rencana heboh terhadap Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Mereka berniat melempar Sri Mulyani dengan telur mentah dan sepatu. "Sebenarnya kami sudah menyusun rencana tertentu. Kami masuk ke dalam dan mengikuti diskusi sebentar, terus lempar sepatu dan telur ke Sri Mulyani," kata Presidium Kapak Ahmad Laode Kamaluddin kepada Persda network di Jakarta, Sabtu (30/1).
Menurut Laode, dirinya berencana melempar dengan sepatu yang dikenakan dan 10 butir telur yang sudah disiapkan. Namun, saat ia tiba di lokasi justru menemui hambatan. Banyak polisi yang menjaga secara ketat.
Terpaksa ia mengurungkan niatnya. "Bukannya saya nge-down (takut), tapi, saat tiba di lokasi tahu-tahu sudah banyak polisi. Saya juga kaget. Jadi rencana kami ubah," ujarnya.
Ia mengakui mengetahui keberadaan Sri Mulyani dalam acara diskusi tersebut dari seorang temannya, Jumat (29/1) malam. Lagi pula acara diskusi yang diadakan rutin setiap Sabtu tersebut memang sudah diiklankan di sejumlah media cetak.
"Saya nggak mau sebutin namanya (pemberi informasi). Pokoknya ada teman saat dia mahasiswa. Saya sudah tahu Sri Mulyani bakal hadir di acara itu," katanya.
Ditambahkan, sikap serupa akan dilakukan terhadap para pejabat yang terkait dengan kasus pengucuran dana kepada Bank Century.
Laode mengaku tak takut masuk tahanan terkait dengan aksinya tersebut. "Kalau penjara bagi kami tidak perlu ditakuti selama menjalankan kebaikan. Itu sah-saha saja," katanya.
Kelompoknya melakukan aksi seperti itu karena kekesalan yang mendalam kepada Sri Mulyani. "Bayangkan saja kalau uang Anda Rp 100 ribu diambil oleh orang lain. Apalagi aliran dana Bank Century ini uang rakyat. Ekspresi saya sama seperti itu," ucapnya.
Bagi Kapak, lanjut Laode, Sri dan Boediono adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas ketidak jelasan aliran dana kasus Bank Century Rp 6,7 triliun. Jika keduanya tidak ditindak secara hukum, berarti ketidakadilan kembali terjadi.
Laode mengatakan, kelompoknya akan melakukan aksi jika nantinya Pansus tidak mampu menjerat Sri Mulyani dan Boediono ke ranah hukum. "Ke depan kami akan selalu lakukan tindakan represif. Jika hasil Pansus mengecewakan, kami akan kepung DPR. Biarkan Sri Mulyani dan Beodiono dikembalikan ke pengadilan rakyat," katanya. (Persda Network/coz)
Jakarta, Tribun - Sekelompok aktivis meneriaki maling Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninggalkan acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono di Cafe Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/1).
"Woi maling, maling! Maling Century. Sri Mulyani maling Century!" teriak Presidium Komite Aksi Pemuda Antikorupsi (Kapak) Ahmad Laode Kamaluddin saat Sri meninggalkan lokasi diskusi.
Diteriaki maling, Sri hanya tersenyum. Ekonom Universitas Indonesia (UI) ini bahkan melambaikan tangan kepada pendemo yang berusaha mencegatnya.
Ini kali kedua Laode Kamaluddin menuding pejabat negara maling terkait kasus bailout Bank Century. Dua pekan lalu, pria asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga meneriaki Wakil Presiden (Wapres) Boedino dengan sebutan maling di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Saat itu, Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) memberi kesaksian di depan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Bank Century. Laode sempat diamankan polisi namun dilepaskan beberapa jam kemudian.
Sri Mulyani yang menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat memutuskan penyelamatan Bank Century dengan dana talangan Rp 6,76 triliun tersebut sedianya akan bicara panjang lebar mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Namun Sri pamit kepada panitia setelah hadir selama 40 menit dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, saat dia ke luar dari ruang diskusi, tiba-tiba dua orang demonstran dari Kapak langsung meneriaki Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.
Jarak dua demonstran dengan Ani hanya sekitar 10 meter. Melihat teriakan itu, Ani mengacungkan jempol sambil melempar senyumnya, tanpa mengeluarkan kata-kata.
Mengetahui pejabat negara diteriaki maling, puluhan polisi dari Polda Metro Jaya langsung mengamankan dua demonstran tersebut. Namun, polisi tak menangkap mereka.
Usai menebar senyum, Ani langsung naik mobil dinasnya ke arah jalur alternatif dan tidak melewati demonstran. Dua demonstran berusaha menghalangi mobil Sri Mulyani, namun karena kesigapan polisi Sri Mulyani bisa lolos.
Kepala Biro Humas Depkeu Harry Soeratin yang ditemui di Warung Daun sesaat setelah Sri meninggalkan lokasi, mengatakan menkeu meningalkan acara diskusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait adanya aksi demo tersebut.
"Ibu memang meninggalkan tempat ini karena ada demo. Dari internal humas kami takut keselamatan Ibu Menteri terancam. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ibu meninggalkan diskusi ini. Kita tidak menghindar tapi menjaga saja," ujarnya.
Menurutnya, aksi demo itu tidak mendapat izin dari kepolisian setempat. "Tiba-tiba datang dan kelihatannya agak-agak berbau anarkis, sehingga kami jadi khawatir. Pada intinya kami tidak menyalahkan penyelenggara, karena kejadian itu tidak diduga," tambah Harry.
Klaim berhasil
Kehadiran Sri Mulyani dalam diskusi itu diketahui Kapak sejak awal. Sejak menkeu berada dalam ruangan diskusi, para pendmo telah bersiap menggelar aksinya.
Kapak menilai Sri Mulyani, Presiden SBY, dan Wapres Boediono sebagai orang-orang yang harus bertaganggungjawab terhadap aliran dana penempatan modal sementara (PMS) Rp 6,7 triliun yang tidak jelas.
"SBY, Boediono, dan Sri Mulyani adalah maling. Mereka harus turun," teriak demonstran. Setelah Ani pergi, puluhan massa dari Kapak masih menggelar aksi di tepi Jl Cikini Raya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Mereka sempat berusaha meletakkan sebuah spanduk berukuran 3x4 meter bergambar Sri Mulyani di tengah jalan agar dilindas kendaraan yang lalu lalang. Namun, aksi tersebut bisa dihentikan polisi.
Demo ini sendiri membuat arus lalulintas di Jl Cikini Raya menjadi tersendat. "Lihat teman-teman, maling Century melambaikan tangannya. Dasar Sri Mulyani tidak tahu malu," teriak demonstran.
Dalam acara itu Sri Mulyani sempat menyatakan depkeu seharusnya mendapat nilai 75 selama 100 hari bekerja. "Depkeu punya beberapa program yang agak berbeda," katanya.
Menurutnya Depkeu berhasil mengubah pelayanan empat pelabuhan menjadi 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu. "Itu perubahan besar," ujarnya. Selain itu penerapan kebijakan national single window (NSW) sebagai online untuk impor barang ke dalam negeri.
Pengimpor barang tidak perlu bertemu 15 lembaga, seperti bea cukai, karantina, maupun kepolisian."Eksportir juga bisa menggunakan national single window, pelayanan satu pintu. Itu bisa lebih cepat, cuma 10 menit," ujar Sri Mulyani.
Mulai 29 Januari 2010, pemerintah resmi mengumumkan penggunaan NSW di lima tempat yakni Pelabuhan Tanjung Priuk, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Bandara Soekarno Hatta.
Dia juga mengungkapkan, pemerintahan SBY-Boediono tidak bisa dinilai dalam 100 hari kerja. Program 100 hari hanya sebagai awal pemerintahan lima tahun. (Persda Network/coz)
Nyaris Dilempar Sepatu
PARA demonstran yang beraksi di acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, sebenarnya punya rencana heboh terhadap Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Mereka berniat melempar Sri Mulyani dengan telur mentah dan sepatu. "Sebenarnya kami sudah menyusun rencana tertentu. Kami masuk ke dalam dan mengikuti diskusi sebentar, terus lempar sepatu dan telur ke Sri Mulyani," kata Presidium Kapak Ahmad Laode Kamaluddin kepada Persda network di Jakarta, Sabtu (30/1).
Menurut Laode, dirinya berencana melempar dengan sepatu yang dikenakan dan 10 butir telur yang sudah disiapkan. Namun, saat ia tiba di lokasi justru menemui hambatan. Banyak polisi yang menjaga secara ketat.
Terpaksa ia mengurungkan niatnya. "Bukannya saya nge-down (takut), tapi, saat tiba di lokasi tahu-tahu sudah banyak polisi. Saya juga kaget. Jadi rencana kami ubah," ujarnya.
Ia mengakui mengetahui keberadaan Sri Mulyani dalam acara diskusi tersebut dari seorang temannya, Jumat (29/1) malam. Lagi pula acara diskusi yang diadakan rutin setiap Sabtu tersebut memang sudah diiklankan di sejumlah media cetak.
"Saya nggak mau sebutin namanya (pemberi informasi). Pokoknya ada teman saat dia mahasiswa. Saya sudah tahu Sri Mulyani bakal hadir di acara itu," katanya.
Ditambahkan, sikap serupa akan dilakukan terhadap para pejabat yang terkait dengan kasus pengucuran dana kepada Bank Century.
Laode mengaku tak takut masuk tahanan terkait dengan aksinya tersebut. "Kalau penjara bagi kami tidak perlu ditakuti selama menjalankan kebaikan. Itu sah-saha saja," katanya.
Kelompoknya melakukan aksi seperti itu karena kekesalan yang mendalam kepada Sri Mulyani. "Bayangkan saja kalau uang Anda Rp 100 ribu diambil oleh orang lain. Apalagi aliran dana Bank Century ini uang rakyat. Ekspresi saya sama seperti itu," ucapnya.
Bagi Kapak, lanjut Laode, Sri dan Boediono adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas ketidak jelasan aliran dana kasus Bank Century Rp 6,7 triliun. Jika keduanya tidak ditindak secara hukum, berarti ketidakadilan kembali terjadi.
Laode mengatakan, kelompoknya akan melakukan aksi jika nantinya Pansus tidak mampu menjerat Sri Mulyani dan Boediono ke ranah hukum. "Ke depan kami akan selalu lakukan tindakan represif. Jika hasil Pansus mengecewakan, kami akan kepung DPR. Biarkan Sri Mulyani dan Beodiono dikembalikan ke pengadilan rakyat," katanya. (Persda Network/coz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar