Rabu, 14 Oktober 2009

Pragmatisme Politik (Kedangkalan Moral) Pemuda

Rabu, 14/10/2009 17:14 WIB
Abdul Ghopur - suaraPembaca

Jakarta - Sejarah membuktikan betapa peristiwa-peristiwa besar yang dilalui digerakkan oleh pemuda. Sejarah telah membuktikan pula bahwa pemuda merupakan penggerak utama denyut nadi revolusi suatu bangsa di mana pun. Tak terkecuali di Indonesia.
Sejarah telah mencatat gerakan kebangkitan nasional pertama Boedi Oetomo 1908 yang dipelopori oleh Dr Sutomo dan kawan-kawan dalam menggugah semangat kebangsaan atau nasionalisme sebagai dasar dari kebangkitan nasional dalam melawan penjajahan asing.
Kesadaran moral kebangsaan ini dua puluh tahun kemudian telah melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang intinya membangun rasa persaudaraan senasib, sebangsa, setanah air, serta satu bahasa nasional, Indonesia. Ikrar suci itu pun kemudian menjelma menjadi gerakan politik kemerdekaan tujuh belas tahun kemudian. Tepatnya 17 Agustus 1945 yang dipelopori oleh Soekarno-Hatta dan kawan-kawan yang tak lain adalah orang-orang muda.
Begitu pula gerakan mahasiswa 66 (Tritura), gerakan mahasiswa 74 (peristiwa Malari),
gerakan mahasiswa 78 (tentang Aliran Kepercayaan), gerakan mahasiswa 80-an, dan gerakan mahasiswa Mei 1998, merupakan gerakan revolusioner pemuda Indonesia yang gigih berani membela dan memperjuangkan suara rakyat kecil yang tertindas.
Sikap idealisme dan patriotisme mahasiswa/ pemuda yang rela mengorbankan apa saja. Bahkan, nyawa sekali pun inilah yang perlu ditauladani oleh para elit politik kita yang tengah mengalami demoralisasi dan mediokrasi.
Kini para elit politik kita mulai dari eksekutif, legeslatif, sampai yudikatif tengah terjerembab dalam kubangan kedangkalan moral. Paradigma politik para elit politik mengalami pendangkalan berpikir. Semuanya asal instan saja tanpa memikirkan rambu moral, hukum, dan tata nilai yang ada.
Korupsi menjadi momok yang amat memalukan dan memprihatinkan di negeri ini. Setiap hari kita disuguhkan sajian amat tak bermoral oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat.
Tapi, apa lacur. DPR malah menggerogoti uang negara yang sejatinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Demi hidup yang mewah dan kesenangan pribadi mereka menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa rasa malu sedikit pun. Tak jarang dari mereka yang terang-terangan melakukan korupsi. Mulai dari proyek pengadaan barang dan jasa, program studi banding ke luar negeri yang banyak menguras kocek negara, sampai praktik jual-beli hukum.
Perilaku elit-elit politik kita makin hari makin memuakkan nurani saja. Tanpa ada
niatan mereka untuk berubah. Kita menyaksikan bagaimana sesama mereka saling "membunuh" dan membuka aib sesama. Mereka terus berebut kue kekuasaan yang menggerus nurani dan akal sehat mereka. Demi kekuasaan yang sesaat mereka rela mengebiri dan mengorbankan apa saja. Termasuk hak rakyat kecil untuk hidup layak. Sementara itu perbaikan kehidupan rakyat ditelantarkan begitu saja.
Rakyat dibiarkan miskin dan terlunta-lunta menanti nasibnya yang tak kunjung pasti. Kemakmuran dan kesejahteraan semakin menjauh dari relung kehidupan mereka. Kelaparan karena tak bisa membeli makan, putus sekolah kerana tak punya biaya, menjadi pengemis di jalan hanya demi sesuap nasi menjadi pemandangan rutin yang tak sedap dipandang mata kita.
Tanpa disadari kalau perilaku elit politik kita telah mengimbas di dunia akademik-mahasiswa (aktivis pemuda). Tak sedikit dari mereka yang "berjuang" di organisasinya masing-masing hanya untuk menjadi anggota dewan yang terhormat. Dengan berpartisipasi menjadi ketua cabang, ketua daerah, sampai menjadi ketua umum organisasinya di tingkat nasional. Kemudian, setelah lulus dari organisasinya
masing-masing, mereka ramai-ramai mencalegkan diri menjadi anggota dewan. Mereka berharap, akan terjadi sebuah transformasi diri dari hidup yang biasa menjadi sejahtera. Dari yang "miskin" menjadi tidak terlalu "miskin".
Harapan akan transformasi diri pribadi inilah telah menanamkan sikap atau mental korup dalam benak anak-anak muda ini. Tanpa disadari bahwa perilaku dan sikap korup sehari-hari sedang mereka jalani.
Banyak contoh kasus sikap pragmatisme yang dilakukan pemuda. Misalnya, tertangkapnya politisi muda kita Al Amin Nasution atas dakwaan korupsi/ suap miliaran rupiah dana alih fungsi lahan. Al Amin merupakan anggota DPR RI dari fraksi PPP dan mantan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Kasus Al-Amin merupakan cerminan pragmatisme seorang mantan aktivis muda yang ingin mentransformasi diri pribadi secara instan tanpa harus bekerja keras.
Contoh lain dari sikap pragmatisme politik pemuda adalah masuknya para mantan aktivis pemuda ke dalam lingkaran kekuasaan. Sederet nama seperti: Andy Arif,
Syahganda Nainggolan, Aam Sapulete, Anas Urbaningrum, Rama Pratama, dan Nusron Wahid, semuanya masuk dalam lingkaran kekuasaan.
Andi, mantan aktivis mahasiswa yang diculik Tim Mawar Kopassus, kini diangkat menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Syahganda didaulat menjadi komisaris PT Pelindo. Adapun Aam Sapulete menjadi komisaris PT Perkebunan VII (Lampung). Nusron Wahid dan Rama Pratama merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar dan PKS. Sedangkan Anas yang mantan Ketua Umum HMI kini menjadi salah satu ketua DPP Partai Demokrat.
Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan masuknya mereka ke dalam kekuasaan. Akan tetapi, apakah setelah masuk ke dalam kekuasaan mereka tetap komitmen dan konsisten dengan suara rakyat miskin. Apakah semangat mereka membela kaum susah masih sama seperti dulu ketika mereka masih menjadi seorang aktivis.
Pertanyaan inilah yang harus mendapatkan jawaban. Sebab, selama ini kita merasa sepi akan suara para mantan aktivis muda itu membela rakyatnya yang kini sedang dilanda kesulitan ekonomi. Kita sudah tidak mendengar lagi suara lantang mereka membela kaum yang tertindas.
Kini para aktivis muda baru lainnya bermunculan mewarnai setiap aksi demostrasi di tiap daerah atau pun ibu kota. Atas nama rakyat kecil mereka berteriak lantang akan nasib dan kesejahteraan masyarakat yang ujung-ujungnya untuk memenuhi kocek pribadi mereka saja.
Memang, tidak semua demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa/ aktivis seperti itu. Saya yakin masih ada sebagian dari mereka yang betul-betul ikhlas membela rakyat kecil.
Contohnya, masih ada sebagian dari aktivis pemuda yang melakukan advokasi untuk memberdayakan masyarakat pinggiran. Mereka berusaha mengimpower masyarakat dengan memberikan penyadaran politik (civic education) dan penguatan nalar publik, dengan menanamkan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya di dalam berbangsa dan bernegara. Mereka dengan keterbatasannya tetap sukarela menolong rakyat kecil tanpa pamrih.
Seharusnya sikap dan mental seperti inilah yang harus dimiliki oleh para elit politik, politisi muda, dan juga para aktivis mahasiswa di negeri ini. Sikap mengedepankan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi, menolong kaum papa yang tak berdaya.
Menyikapi perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai musuh yang harus disingkirkan. Membangun rasionalitas berpolitik yang mengedepankan etika moral dan akal sehat. Menjauhkan diri dari sikap tamak harta dan benda yang menghalalkan segala cara. Berpolitik luhur untuk membangun peradaban bangsa yang mulia, tanpa harus menghancurkan sesama kita.
Dengan rasionalitas dan moralitas politik akan terlihat lebih seperti seni dan kemuliaan. Bukan kejam dan busuk yang selama ini kita lihat. Kasantunan, kedewasaan, dan keluhuran budi dalam berpolitik merupakan keniscayaan dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Tanpa itu semua nihil rasanya kalau peradaban yang agung akan tercipta.
Maka dari itulah mulai saat ini juga, baik elit politik maupun para (aktivis) pemuda/ mahasiswa wajib mengedepan etik moral berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Karena politik tanpa rasionalitas moral dan ilmu pengetahuan akan menjadi sangat jahat. Sebaliknya, moral saja tanpa diimbangi kesadaran politik (kerakyatan dan kebangsaan) hanya akan menjadi tatanan kehidupan yang sia-sia. Maka berpolitiklah dengan akal sehat dan kejernihan nurani. Demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Semoga.
Abdul Ghopur :Penulis adalah Direktur Eksekutif Jendela Indonesia dan Pemerhati masalah sosial politik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar