100 Hari Atasi Tumpang Tindih
Fokus Riset: Pangan, Energi, dan Transportasi.

Sabtu, 24 Oktober 2009 | 04:11 WIB

Jakarta, Kompas - Selama 100 hari pertama sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Indonesia Bersatu II Suharna Surapranata menegas- kan akan membenahi kelembagaan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Tujuannya untuk mengatasi tumpang tindih dan inefisiensi anggaran.

”Yang kita inginkan, ada kerja sama antarlitbang yang baik,” ujar Suharna, yang pernah menjadi karyawan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Kamis (22/10) petang di Jakarta, seusai serah terima jabatan dengan Kusmayanto Kadiman, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menneg Ristek) terdahulu.

Pembenahan kelembagaan litbang ini sesuai amanat Presiden untuk mengatasi inefisiensi di lembaga riset akibat duplikasi program riset. ”Banyak hal yang mubazir,” kata Suharna.

Tindakan yang akan dilakukan itu mengacu pada tugas dan fungsi pokok Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), sebagai koordinator lembaga riset serta perencana kebijakan riset dan teknologi nasional.

Saat ini KNRT membawahi beberapa lembaga penelitian nondepartemen bidang riset teknologi (LPND Ristek), di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta Badan Standardisasi Nasional (BSN). Namun, di hampir semua departemen kelembagaan dan teknis juga ada lembaga litbang.

Dukungan pranata

Menurut Kusmayanto, pembenahan lembaga litbang di Indonesia, dalam artian memayunginya menjadi satu atap, saat ini tidak terdukung pranatanya.

Ia mengambil contoh tumpang tindih penelitian kelapa sawit. KNRT tidak bisa membuat penelitian itu sinergis atau harmoni sehingga terjadi tumpang tindih antara lembaga penelitian di bawah KNRT dan Departemen Pertanian (Deptan).

Untuk mengatasi tumpang tindih kelembagaan litbang antardepartemen membutuhkan pranata dari pemegang kewenangan yang lebih tinggi dari seorang menteri. Menurut Kusmayanto, langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasinya antara lain dengan membentuk komisi gabungan. ”Komisi gabungan penelitian sawit dengan Deptan pernah dibentuk, agar tidak tumpang tindih lagi,” ujarnya.

Program sebulan

Dalam sebulan ini, Suharna akan menyusun rencana strategis nasional untuk lima tahun mendatang serta melakukan konsolidasi intern dengan LPND Ristek.

Ia akan melanjutkan program yang dirintis pendahulunya dan mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2020; fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan, energi, teknologi informasi, transportasi, pertahanan keamanan, dan kesehatan.

Menurut arahan Presiden SBY, lanjutnya, akan ada penekanan lebih pada pangan, energi, dan transportasi. Di bidang pangan akan dikembangkan varietas unggul untuk meningkatkan ketahanan pangan. Di bidang energi dikembangkan aplikasi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sektor transportasi untuk memajukan industri strategis. (NAW/YUN)