BUBUR TERAKHIR UNTUK BU MENTERI KEUANGAN RI, SRI MULYANI

10 Mei 2010
BUBUR TERAKHIR UNTUK BU MENTERI
SUASANA sarapan pagi Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama tujuh pejabat eselon satu Kementerian Keuangan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi pekan lalu, mendadak kikuk. Teh dan kopi baru diseruput. Roti, nasi goreng, dan bubur belum sempat dinikmati. Tiba-tiba Sri Mulyani menyampaikan maklumat penting: menerima tawaran menjadi direktur pelaksana di Bank Dunia. Konsekuensinya, ia akan mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan.
Direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan yang hadir terkejut. Mereka tak menyangka Sri Mulyani akan mundur dari Lapangan Banteng, kantor Kementerian Keuangan. Sekretaris Jenderal Mulia Nasution yang mengatur acara pukul 7 pagi tersebut tak berselera lagi melanjutkan sarapan. Setali tiga uang dengan Inspektur Jenderal Hekinus Manao. "Kami kaget bercampur haru," kata Hekinus di Jakarta pekan lalu.
Kepastian bekas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu pindah ke Bank Dunia semakin terang-benderang setelah ada rilis Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick, dua jam setelah Sri Mulyani "membocorkan" informasi kepada stafnya. Zoellick menyebutkan Bank Dunia telah menunjuk Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana kawasan Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah, serta Afrika Utara. Mulai 1 Juni nanti, Sri Mulyani akan menggantikan Juan Jose Daboub. Sri Mulyani, kata dia, bisa berperan penting membawa perubahan di Bank Dunia yang sedang melakukan reformasi dan menghadapi tantangan di masa depan.
l l l
FORUM Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Singapura, 15 November tahun lalu. Zoellick mendekati Jusuf Wanandi, salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies, saat hendak makan siang. Mereka memang sobat kental. Zoellick heran lantaran sebagian orang di Indonesia memperlakukan Sri Mulyani begitu buruk. "Apa Bank Dunia perlu mengambil Sri Mulyani," kata Sofjan Wanandi, menirukan ucapan Zoellick kepada Jusuf, kakaknya.
Saat forum APEC itu digelar, suasana politik di Jakarta sedang memanas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan sedang memproses hak angket Century.
Para inisiator hak angket Century telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif atas penyelamatan Century. Kesimpulan sementara BPK akhirnya keluar. Salah satunya, proses keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan-diketuai oleh Sri Mulyani-menyelamatkan Century dinilai melanggar aturan. Unjuk rasa menghujat penyelamatan bank kelas teri itu pun mulai marak.
Jusuf menganggap Zoellick hanya bercanda. "Itu cerita Jusuf ke saya," ujar Sofjan. Sayangnya, kepada Tempo, Jusuf enggan mengomentari cerita ini. "Itu sangat pribadi. Tak boleh diutarakan."
Lima bulan kemudian, gurauan Zoellick ternyata menjadi kenyataan. Bank Dunia "membajak" Sri Mulyani ke Negeri Abang Sam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia. Ini berarti menyetujui pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Yudhoyono menjelaskan pada 30 April lalu telah menerima surat dari Zoellick tertanggal 25 April yang terang-terangan berniat menunjuk Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. "Saya menyetujui, posisinya sangat strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," katanya dalam konperensi pers Rabu pekan lalu.
Sumber Tempo di kabinet membisikkan, sebenarnya Presiden kaget karena sesuai dengan kesepakatan, Bank Dunia akan mengumumkan dua minggu setelah surat diterima. Berarti baru pekan ini (10 Mei) status Sri Mulyani diumumkan. "Nyatanya lembaga donor ini malah mengumumkan pada 4 Mei malam atau 5 Mei pagi waktu Jakarta," ungkapnya. Dimintai konfirmasi masalah ini, juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tidak mengetahui isi surat Bank Dunia. Tapi, kata dia, "Mungkin mereka punya mekanisme tersendiri." Juru bicara Bank Dunia di Jakarta, Randy Salim, juga mengatakan tak tahu soal batas waktu dua minggu tersebut. "Saya baru dengar."
Menurut Randy, Februari lalu, Bank Dunia membentuk panel khusus beranggotakan sembilan pejabat senior. Panel ini bekerja sama dengan lembaga internasional yang khusus mencari para eksekutif. Mereka mensurvei dan mengumpulkan kandidat dari seluruh kawasan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia. "Sri Mulyani masuk urutan teratas," ujarnya.
Lantas Zoellick menawarkan posisi direktur pelaksana kepada Sri Mulyani saat keduanya bertemu di forum spring meeting tahunan Bank Dunia di Washington, pada 24 April lalu. Gayung bersambut. Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu bersedia. Tapi dia meminta Zoellick berbicara langsung kepada Yudhoyono. Pria Jerman ini pun menyurati Yudhoyono pada 25 April. "Lalu mereka bertelepon-teleponan, di situ Zoellick meminta izin Yudhoyono menarik Sri Mulyani."
Sri Mulyani enggan berkomentar soal mundurnya dari kabinet. Dia juga tak bersedia membeberkan soal kapan sesungguhnya Bank Dunia meminangnya pertama kali. "Silakan kutip dari narasumber Tempo saja," ujarnya di Jakarta pekan lalu. Tapi Ani-begitu ia kerap disapa-mengakui telah bertemu dengan Zoellick di Washington. "Itu betul."
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas senang dengan keberhasilan Sri Mulyani. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini, kata dia, akan membuat Indonesia semakin terkenal lantaran Bank Dunia lembaga prestisius. "Saya ikut bangga."
l l l
Sejatinya, rencana mundur sebagai Menteri Keuangan merupakan yang kedua kalinya dilakukan Sri Mulyani. Dua tahun lalu, saat di Kabinet Indonesia Bersatu I, doktor ekonomi dari University of Illinois, Amerika Serikat, ini pernah mengancam mundur. Gara-garanya, Sri berbeda pendapat dengan anggota kabinet lainnya atas status perdagangan saham Bumi Resources milik Grup Bakrie.
Sri Mulyani kecewa ada intervensi pemerintah kepada Bursa Efek Indonesia yang sedianya akan memperdagangkan kembali saham Bumi. Kolega Sri di kabinet meminta otoritas bursa tetap menghentikan perdagangan saham perusahaan pertambangan itu. Alasannya, Grup Bakrie yang sedang terikat perjanjian dengan kreditor akan merugi besar jika saham kembali diperdagangkan. Namun Presiden Yudhoyono menolak keinginan Sri Mulyani. Mundur pun batal.
Kebijakan Menteri Keuangan terbaik Asia versi majalah Euromoney dan Emerging Market ini sering bertolak belakang dengan keinginan Partai Golkar. Misalnya, penolakan Sri membantu masalah saham Bumi Resources; masalah dana talangan semburan lumpur di ladang gas milik PT Lapindo Inc., perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie; dan kasus pajak perusahaan Grup Bakrie. Sri Mulyani pernah membeberkan perseteruannya dengan Aburizal di Asian Wall Street Journal akhir tahun lalu.
Hubungan dengan PDIP juga panas-dingin. Menurut pejabat ini, Partai Banteng Moncong Putih kurang sreg lantaran Sri Mulyani menyudutkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo, yang kini Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Tak terkecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sri Mulyani juga pernah bergesekan lantaran menolak keinginan partai ini agar Bea dan Cukai membangun tempat penyimpanan sementara barang impor di Marunda, Jakarta Utara. Menurut politikus Golkar, Harry Azhar Azis, "Komunikasi politik Sri Mulyani kurang baik."
Perseteruan Sri Mulyani dengan anggota Dewan semakin terbuka saat proses hak angket Century. Para inisiator hak angket Century pernah meminta Presiden Yudhoyono menonaktifkan Sri Mulyani, juga Wakil Presiden Boediono, pada November tahun lalu. Tapi Presiden yang ketika itu sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, mengabaikan desakan ini.
Ambisi sejumlah anggota Dewan menggedor Sri Mulyani semakin tinggi ketika Sidang Paripurna DPR awal Maret lalu memutuskan penyelamatan Century melanggar aturan dan diduga terindikasi korupsi. Sri Mulyani dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dianggap bersalah. Lagi-lagi mereka meminta Presiden Yudhoyono memberhentikan sementara Menteri Keuangan. Presiden bergeming dan tetap menolak rekomendasi tersebut.
Serangan terhadap Sri Mulyani semakin menjadi-jadi. Politikus PDIP, Partai Hanura, dan beberapa anggota Partai Golkar memboikot Sri Mulyani saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010. Pembahasan bujet negara memang sudah disetujui, tapi sempat tersendat-sendat lantaran aksi walkout sejumlah anggota Dewan.
Cobaan datang lagi. Bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar mafia pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim Syafii, dua pegawai yang berasal dari kantor Kementerian Keuangan, yang melibatkan aparat pajak serta pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan. Kasus mafia pajak Gayus dan Bahasyim memukul Sri Mulyani, yang dinilai gagal membersihkan kantor pajak. "Peristiwa ini secara tak langsung mencoreng Bu Menteri," kata seorang anggota staf khusus Presiden.
Sri semakin terpojok oleh kasus penggelapan pajak Paulus Tumewu. Anggota Dewan menuding Sri bermain dalam kasus pajak pribadi Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. ini. Menteri Keuangan memang mengusulkan kepada Kejaksaan Agung agar kasus Paulus tak dibawa ke pengadilan dengan alasan sudah membayar ganti rugi empat kali lipat sesuai dengan ketentuan.
Kepada Tempo, Sri Mulyani mengatakan menghargai langkah politik para anggota Dewan. Tapi dia juga tetap menyesalkan perilaku anggota parlemen yang sudah menyentuh urusan personal. "Saya prihatin," ujarnya (lihat "Saya Percaya Garis Tangan").
Di tengah tekanan hebat politikus dan sebagian mitra koalisi pemerintahan Yudhoyono, Sri Mulyani akhirnya memilih mundur sebagai Menteri Keuangan. Presiden pun rela melepasnya ke Bank Dunia hanya dalam tempo enam hari setelah membaca surat resmi Zoellick.
Menurut sumber Tempo, tanda-tanda Presiden akan melepas Sri Mulyani sudah terlihat saat pemerintah menggelar rapat kerja di Tampaksiring, Bali, pertengahan April lalu. Presiden tampaknya tak bisa lagi menahan gempuran politikus dan mitra koalisi kepada Sri Mulyani. "Tak ada jaminan setelah kasus Century, Gayus, dan Paulus selesai, tak ada lagi serangan ke Sri Mulyani," ujarnya. Walhasil, Sri Mulyani pun dilepas.
Upaya mencari jalan keluar buat Sri Mulyani juga dilakukan Yudhoyono dengan Ketua Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie. Keduanya bertemu sedikitnya dua kali pascalamaran Bank Dunia, di antaranya di rumah pribadi Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor. "Hubungan di koalisi akan lebih baik," bisik sumber Tempo mengutip Aburizal. Benar, akhirnya Yudhoyono, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, seusai rapat di Cikeas, Kamis malam pekan lalu, mengangkat Ical sebagai Ketua Harian Sekretaris Bersama Koalisi partai propemerintah.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menilai mundurnya Sri Mulyani bagian dari kompromi politik untuk menyelamatkan semua muka. "Ini bagian dari kemenangan Golkar," katanya dalam diskusi di Gedung DPR, Kamis pekan lalu. Muzani semakin curiga lantaran Golkar juga mulai loyo terhadap kasus Century. "Ada apa ini?"
Aburizal yang ditemui Tempo di sela-sela rapat kerja daerah Partai Golkar di Semarang, pekan lalu, mengatakan mundurnya Sri Mulyani tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Aburizal mengaku bertemu dengan Yudhoyono hanya untuk mengurusi koalisi. "Saya menjelaskan kebijakan, bukan menyangkut orang per orang," katanya. Dia memastikan tidak ada "main mata" dengan Yudhoyono soal Sri Mulyani. "Saya tidak pernah berani melakukan deal dengan SBY karena ada 60 persen lebih rakyat yang memilihnya," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, mengatakan, dalam konteks koalisi, Yudhoyono memang sulit mempertahankan lagi Sri Mulyani. Dalam realitasnya, wanita yang masuk daftar 100 wanita berpengaruh di dunia versi majalah Forbes itu dianggap sebagai batu sandungan bagi keutuhan koalisi. "Tekanan dari Golkar kepada Yudhoyono dan Boediono akan berkurang pasca-mundurnya Sri Mulyani," ujarnya.
Padjar Iswara, Yandhrie Arvian, Agoeng Wijaya, Fery Firmansyah, Tito Sianipar, Rofiuddin (Semarang

Pendemo Bakar Poster Bergambar Sri Mulyani

Pendemo Bakar Poster Bergambar Sri Mulyani
Salah satu orator yang tampil ke muka pendemo di depan DPR adalah Ahmad La Ode Kamaluddin.
Kamis, 14 Januari 2010, 15:25 WIBIta Lismawati F. Malau, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Bersamaan dengan rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Century DPR, di luar pagar kantor Dewan puluhan massa melakukan aksi demonstrasi. Demo sejak pagi hingga siang ini menuntut pengusutan kasus Bank Century.
Dalam aksi yang terdiri dari lapisan kelompok itu, massa membawa poster bergambar dua wajah pejabat negara yang dinilai bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan (bail out) ke Century. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono.
Pantauan VIVAnews, Kamis 14 Januari 2010, sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya Barikade Pemburu Koruptor kemudian membakar poster bergambar Sri Mulyani. "Kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas menindak pejabat bermasalah," kata salah satu orator.
Salah satu orator yang tampil ke muka pendemo di depan DPR adalah Ahmad La Ode Kamaluddin atau Kamal yang dua hari lalu diamankan petugas karena meneriaki 'Boediono maling' dalam rapat Pansus.
Dalam orasinya, Kamal tetap meneriakkan 'Boediono maling' untuk membakar semangat kawan-kawannya dari Jumper.

Sekelompoak Aktivitis, Teriak Maling Pada Sri Mulyani

Diteriaki Maling, Menkeu MelambaiSri Mulyani Mendadak Tinggalkan Acara Diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono ; Aktivis Kembali Demo Kasus Bank Century ; Sempat Diamankan Polisi, Peneriak Maling Dilepas Minggu, 31 Januari 2010 05:35 WITA
Jakarta, Tribun - Sekelompok aktivis meneriaki maling Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninggalkan acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono di Cafe Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/1).
"Woi maling, maling! Maling Century. Sri Mulyani maling Century!" teriak Presidium Komite Aksi Pemuda Antikorupsi (Kapak) Ahmad Laode Kamaluddin saat Sri meninggalkan lokasi diskusi.
Diteriaki maling, Sri hanya tersenyum. Ekonom Universitas Indonesia (UI) ini bahkan melambaikan tangan kepada pendemo yang berusaha mencegatnya.
Ini kali kedua Laode Kamaluddin menuding pejabat negara maling terkait kasus bailout Bank Century. Dua pekan lalu, pria asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga meneriaki Wakil Presiden (Wapres) Boedino dengan sebutan maling di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Saat itu, Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) memberi kesaksian di depan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Bank Century. Laode sempat diamankan polisi namun dilepaskan beberapa jam kemudian.
Sri Mulyani yang menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat memutuskan penyelamatan Bank Century dengan dana talangan Rp 6,76 triliun tersebut sedianya akan bicara panjang lebar mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Namun Sri pamit kepada panitia setelah hadir selama 40 menit dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, saat dia ke luar dari ruang diskusi, tiba-tiba dua orang demonstran dari Kapak langsung meneriaki Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.
Jarak dua demonstran dengan Ani hanya sekitar 10 meter. Melihat teriakan itu, Ani mengacungkan jempol sambil melempar senyumnya, tanpa mengeluarkan kata-kata.
Mengetahui pejabat negara diteriaki maling, puluhan polisi dari Polda Metro Jaya langsung mengamankan dua demonstran tersebut. Namun, polisi tak menangkap mereka.
Usai menebar senyum, Ani langsung naik mobil dinasnya ke arah jalur alternatif dan tidak melewati demonstran. Dua demonstran berusaha menghalangi mobil Sri Mulyani, namun karena kesigapan polisi Sri Mulyani bisa lolos.
Kepala Biro Humas Depkeu Harry Soeratin yang ditemui di Warung Daun sesaat setelah Sri meninggalkan lokasi, mengatakan menkeu meningalkan acara diskusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait adanya aksi demo tersebut.
"Ibu memang meninggalkan tempat ini karena ada demo. Dari internal humas kami takut keselamatan Ibu Menteri terancam. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ibu meninggalkan diskusi ini. Kita tidak menghindar tapi menjaga saja," ujarnya.
Menurutnya, aksi demo itu tidak mendapat izin dari kepolisian setempat. "Tiba-tiba datang dan kelihatannya agak-agak berbau anarkis, sehingga kami jadi khawatir. Pada intinya kami tidak menyalahkan penyelenggara, karena kejadian itu tidak diduga," tambah Harry.
Klaim berhasil
Kehadiran Sri Mulyani dalam diskusi itu diketahui Kapak sejak awal. Sejak menkeu berada dalam ruangan diskusi, para pendmo telah bersiap menggelar aksinya.
Kapak menilai Sri Mulyani, Presiden SBY, dan Wapres Boediono sebagai orang-orang yang harus bertaganggungjawab terhadap aliran dana penempatan modal sementara (PMS) Rp 6,7 triliun yang tidak jelas.
"SBY, Boediono, dan Sri Mulyani adalah maling. Mereka harus turun," teriak demonstran. Setelah Ani pergi, puluhan massa dari Kapak masih menggelar aksi di tepi Jl Cikini Raya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Mereka sempat berusaha meletakkan sebuah spanduk berukuran 3x4 meter bergambar Sri Mulyani di tengah jalan agar dilindas kendaraan yang lalu lalang. Namun, aksi tersebut bisa dihentikan polisi.
Demo ini sendiri membuat arus lalulintas di Jl Cikini Raya menjadi tersendat. "Lihat teman-teman, maling Century melambaikan tangannya. Dasar Sri Mulyani tidak tahu malu," teriak demonstran.
Dalam acara itu Sri Mulyani sempat menyatakan depkeu seharusnya mendapat nilai 75 selama 100 hari bekerja. "Depkeu punya beberapa program yang agak berbeda," katanya.
Menurutnya Depkeu berhasil mengubah pelayanan empat pelabuhan menjadi 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu. "Itu perubahan besar," ujarnya. Selain itu penerapan kebijakan national single window (NSW) sebagai online untuk impor barang ke dalam negeri.
Pengimpor barang tidak perlu bertemu 15 lembaga, seperti bea cukai, karantina, maupun kepolisian."Eksportir juga bisa menggunakan national single window, pelayanan satu pintu. Itu bisa lebih cepat, cuma 10 menit," ujar Sri Mulyani.
Mulai 29 Januari 2010, pemerintah resmi mengumumkan penggunaan NSW di lima tempat yakni Pelabuhan Tanjung Priuk, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Bandara Soekarno Hatta.
Dia juga mengungkapkan, pemerintahan SBY-Boediono tidak bisa dinilai dalam 100 hari kerja. Program 100 hari hanya sebagai awal pemerintahan lima tahun. (Persda Network/coz)
Nyaris Dilempar Sepatu
PARA demonstran yang beraksi di acara diskusi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, sebenarnya punya rencana heboh terhadap Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Mereka berniat melempar Sri Mulyani dengan telur mentah dan sepatu. "Sebenarnya kami sudah menyusun rencana tertentu. Kami masuk ke dalam dan mengikuti diskusi sebentar, terus lempar sepatu dan telur ke Sri Mulyani," kata Presidium Kapak Ahmad Laode Kamaluddin kepada Persda network di Jakarta, Sabtu (30/1).
Menurut Laode, dirinya berencana melempar dengan sepatu yang dikenakan dan 10 butir telur yang sudah disiapkan. Namun, saat ia tiba di lokasi justru menemui hambatan. Banyak polisi yang menjaga secara ketat.
Terpaksa ia mengurungkan niatnya. "Bukannya saya nge-down (takut), tapi, saat tiba di lokasi tahu-tahu sudah banyak polisi. Saya juga kaget. Jadi rencana kami ubah," ujarnya.
Ia mengakui mengetahui keberadaan Sri Mulyani dalam acara diskusi tersebut dari seorang temannya, Jumat (29/1) malam. Lagi pula acara diskusi yang diadakan rutin setiap Sabtu tersebut memang sudah diiklankan di sejumlah media cetak.
"Saya nggak mau sebutin namanya (pemberi informasi). Pokoknya ada teman saat dia mahasiswa. Saya sudah tahu Sri Mulyani bakal hadir di acara itu," katanya.
Ditambahkan, sikap serupa akan dilakukan terhadap para pejabat yang terkait dengan kasus pengucuran dana kepada Bank Century.
Laode mengaku tak takut masuk tahanan terkait dengan aksinya tersebut. "Kalau penjara bagi kami tidak perlu ditakuti selama menjalankan kebaikan. Itu sah-saha saja," katanya.
Kelompoknya melakukan aksi seperti itu karena kekesalan yang mendalam kepada Sri Mulyani. "Bayangkan saja kalau uang Anda Rp 100 ribu diambil oleh orang lain. Apalagi aliran dana Bank Century ini uang rakyat. Ekspresi saya sama seperti itu," ucapnya.
Bagi Kapak, lanjut Laode, Sri dan Boediono adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas ketidak jelasan aliran dana kasus Bank Century Rp 6,7 triliun. Jika keduanya tidak ditindak secara hukum, berarti ketidakadilan kembali terjadi.
Laode mengatakan, kelompoknya akan melakukan aksi jika nantinya Pansus tidak mampu menjerat Sri Mulyani dan Boediono ke ranah hukum. "Ke depan kami akan selalu lakukan tindakan represif. Jika hasil Pansus mengecewakan, kami akan kepung DPR. Biarkan Sri Mulyani dan Beodiono dikembalikan ke pengadilan rakyat," katanya. (Persda Network/coz)

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI : Kebanggaan Bercampur Kehilangan

Kebanggaan Bercampur Kehilangan
Kamis, 6 Mei 2010 - 10:21 wib
Berita mengagetkan. Sebelumnya sama sekali tidak ada indikasi maupun isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diangkat Bank Dunia sebagai managing director per 1 Juni 2010 untuk masa jabatan empat tahun.
Pemberitaan sebelumnya masih didominasi prokontra pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menkeu yang berlangsung di kantornya. Sebagian anggota DPR pun masih menunjukkan sikap menentang kehadiran Menkeu sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan APBN-P 2010. Seperti sudah diduga, banyak pro-kontra berkaitan dengan posisi baru Mbak Ani––panggilan akrab beliau––di Bank Dunia. Satu hal yang sudah pasti, jabatan baru Mbak Ani di Bank Dunia adalah posisi yang terhormat dan strategis di institusi tersebut, langsung di bawah Presiden Bank Dunia yang saat ini dijabat Robert Zoellick. Dengan jabatan tersebut, berarti tokoh yang sering masuk kategori perempuan paling berpengaruh di dunia itu akan ikut menentukan kebijakan Bank Dunia bagi sebagian besar negara-negara sedang berkembang.
Selain merupakan kebanggaan bangsa, besar harapan bahwa dalam posisi tersebut, Mbak Ani akan memperkuat jaringan Indonesia di percaturan perekonomian internasional dan memudahkan hubungan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Penunjukan Bank Dunia terhadap Sri Mulyani dapat juga diartikan sebagai mulai diakuinya peranan Indonesia dalam perekonomian global. Dimulai dengan masuknya Indonesia sebagai anggota G-20, kemudian kinerja perekonomian Indonesia yang sangat baik semasa krisis keuangan global, penunjukan ini mempertegas keyakinan internasional bahwa Indonesia adalah The Next Emerging Economy dan berpotensi menjadi anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dalam waktu dekat.
Dalam berbagai forum dan analisis ekonomi internasional, berulang kali disebutkan, pemulihan ekonomi dunia saat ini dan masa depan ekonomi dunia akan sangat ditentukan oleh kawasan Asia Pasifik dan kekuatan emerging economies di mana Indonesia merupakan salah satu aktor penting selain keempat anggota BRIC plus Korea Selatan dan Meksiko. Isu yang pernah berkembang, Bank Dunia juga bermaksud mereformasi dirinya dengan melibatkan lebih banyak peran negara-negara tersebut. Nama Lula da Silva, Presiden Brasil saat ini yang tidak bisa mencalonkan diri lagi, pernah disebut sebagai kandidat kuat Presiden Bank Dunia.

***
Seperti yang sudah diduga, penunjukan yang boleh dibilang bersejarah bagi Indonesia juga menuai kritikan dari pihak-pihak yang telanjur antipati dengan Mbak Ani maupun Bank Dunia. Bank Dunia selalu dikaitkan dengan simbol “penguasaan” negara adidaya terhadap negara-negara miskin atau sedang berkembang. Dengan kata lain, Bank Dunia hanyalah kepanjangan tangan Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang dalam mengatur negara-negara berkembang agar kekuatan ekonomi dunia tersebut dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya. Tentu susah membuktikan apakah pandangan miring tersebut benar adanya karena dengan menggunakan logika ekonomi sederhana, jelas terlihat, negara-negara maju akan mendapatkan manfaat langsung dan tidak langsung dari operasi Bank Dunia di negara-negara sedang berkembang.
Ketika Bank Dunia memberikan pinjaman, melibatkan konsultan, ataupun memberikan hibah kepada negara-negara tersebut, hampir dapat dipastikan adanya keterlibatan perusahaan atau individu dari negara-negara maju yang sebagian besar memang mempunyai kualifikasi internasional. Jangan pula dilupakan, negara-negara maju mendominasi “saham” Bank Dunia melalui penempatan modal mereka sehingga wajar kalau pemegang saham besar menginginkan imbal hasil yang juga tidak kecil. Dalam konteks Indonesia, peranan Bank Dunia sebenarnya sudah tidak sebesar dahulu. Kalau Bank Dunia lebih banyak muncul di pemberitaan domestik, hal itu lebih disebabkan simbolisasi pengaruh Barat yang sering menimbulkan antipati.
Kalau melihat struktur pinjaman luar negeri Indonesia saat ini (di luar surat utang pemerintah), JBIC yang sekarang menyatu dengan JICA mendominasi pinjaman luar negeri Indonesia. Setelah lembaga pinjaman luar negeri Jepang tersebut, Bank Pembangunan Asia (ADB) menduduki posisi kedua, jauh di bawah JBIC. Bank Dunia baru muncul di posisi ketiga dengan persentase yang tidak terlalu besar lagi (sekitar 10%).
Data tersebut menunjukkan, Indonesia bukan lagi target utama Bank Dunia karena perekonomian Indonesia sudah naik kelas dari low income countries menjadi lower middle income countries dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Tugas Mbak Ani nantinya akan berfokus pada penanganan negara-negara miskin yang berada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus memperbaiki citra dan kinerja Bank Dunia di negara-negara tersebut yang mungkin selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran atau kurang memperhatikan good governance.

***
Namun, kebanggaan bangsa Indonesia dengan penunjukan posisi yang bergengsi tersebut diiringi rasa kehilangan karena peran Mbak Ani yang cukup besar dalam mengendalikan perekonomian Indonesia di tengah kemelut keuangan global sekaligus melakukan reformasi internal di Kementerian Keuangan. Tanpa harus gembar-gembor dan membuktikan ke sana-kemari, kinerja ekonomi Indonesia sejak 2005 dan terutama selama masa krisis 2008–2009 sudah cukup membuktikan hasil kerja beliau bersama tentunya rekan-rekannya di kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kasus Century tentu merupakan kerikil tajam yang tidak bisa diabaikan. Meskipun DPR berkesimpulan bahwa Mbak Ani adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab, sekali lagi harus dipikirkan dengan jernih apakah pendapat tersebut murni dari hati nurani atau dipenuhi kepentingan politis sesaat dan pragmatis? Mungkin ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Century, tetapi tentu patut dipertanyakan apakah kebijakannya termasuk juga melawan hukum lantaran suatu kebijakan dibuat untuk mengantisipasi ketidakpastian yang saat itu tengah berlangsung dan dapat mengancam perekonomian Indonesia. Ada juga pihak-pihak yang selalu berusaha mengkritik reformasi Kementerian Keuangan dengan menyatakan bahwa biayanya lebih besar daripada manfaatnya.
Penyelewengan yang ditemukan di antara pengawai pajak dan Bea Cukai dipakai sebagai contoh. Sayangnya pihak-pihak tersebut tidak menyadari, reformasi birokrasi adalah suatu proses panjang dan bukan proses instan yang mengubah keadaan dalam sekejap. Yang harus dicatat dari Mbak Ani adalah inisiatifnya untuk memulai reformasi birokrasi menjadi suatu aksi dan tidak terjebak dalam wacana saja seperti yang terjadi sebelum ini. Reformasi tersebut tentu harus berlanjut, tetapi Kementerian Keuangan tidak bisa menjalankannya sendirian dan harus segera diambil alih pemerintah agar dampaknya menjadi menyeluruh. Mudah-mudahan budaya SMS (Suka Melihat yang Susah atau Susah Melihat yang Senang) makin hilang dari Indonesia, terutama politisinya.
Dalam pandangan penulis, budaya ini salah satu penghambat besar kemajuan Indonesia menjadi salah satu emerging economies tanpa tentunya mengabaikan penegakan hukum dan good governance. Selamat kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati atas jabatan baru tersebut. Mudah-mudahan Indonesia makin banyak menempatkan putra-putri terbaiknya di bank pembangunan multilateral di mana Indonesia menjadi anggota, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Saat ini Indonesia under represented di lembaga-lembaga tersebut meskipun peranan Indonesia makin diakui dan dianggap sebagai the the next onedalam tahapan menjadi negara maju.(*)
Bambang PS Brodjonegoro
Guru Besar FEUI Direktur Jenderal di Islamic Development Bank

Biografi : Sri Mulyani, Menkeu RI

Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005 ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan (Reshuffle) kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sebelum diangkat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Sri Mulyani hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, sebagai konsultan di USAid sejak Agustus 2001 dalam rangka kerjasama untuk memperkuat institusi di daerah. Yaitu, memberikan beasiswa S-2 untuk pengajar universitas di daerah. Disana ia banyak memberikan saran dan nasihat mengenai bagaimana mendesain program S-2 untuk pendidikan universitas di daerah maupun program USAid lainnya di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, ia juga mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University serta banyak melakukan riset dan menulis buku.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober

Sri Mulyani Indrawati atau akrab dengan panggilan Mbak Ani, adalah seorang ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.

Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan berbagai program dan keputusan yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia, namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan.

PENDIDIKAN:
• Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
• Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
• Ph. D of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

PENGALAMAN KERJA:
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
• Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
• Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
• Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
• Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 – Sekarang
• Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
• Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
• Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
• Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
• Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
• Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
• Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
• Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
• Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
• Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
• Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
• Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
• Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
• Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

Biografi : Sri Mulyani, Menkeu RI

Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden SBY untuk menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005 ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan (Reshuffle) kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Sebelum diangkat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Sri Mulyani hijrah ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, sebagai konsultan di USAid sejak Agustus 2001 dalam rangka kerjasama untuk memperkuat institusi di daerah. Yaitu, memberikan beasiswa S-2 untuk pengajar universitas di daerah. Disana ia banyak memberikan saran dan nasihat mengenai bagaimana mendesain program S-2 untuk pendidikan universitas di daerah maupun program USAid lainnya di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu, ia juga mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University serta banyak melakukan riset dan menulis buku.
Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober
Sri Mulyani Indrawati atau akrab dengan panggilan Mbak Ani, adalah seorang ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.
Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di IMF. Tugasnya sebagai executive director terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk menentukan berbagai program dan keputusan yang harus diambil IMF. Jadi ia tidak hanya mewakili kepentingan Indonesia, namun mewakili kepentingan negara-negara anggota di lembaga IMF maupun forum internasional yang relevan.
PENDIDIKAN:
• Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
• Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
• Ph. D of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

PENGALAMAN KERJA:
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
• Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
• Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
• Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
• Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 – Sekarang
• Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
• Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
• Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
• Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
• Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
• Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
• Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
• Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
• Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
• Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
• Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
• Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
• Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
• Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

Sebelum ke Washington, Sri Mulyani Mudik!

Sebelum ke Washington, Sri Mulyani Mudik!
Jum'at, 7 Mei 2010 - 11:38 wib TEXT SIZE : Andina Meryani - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Koran SI) JAKARTA - Jelang hari-hari terakhirnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepertinya masih menghindar dari kejaran pewarta yang penasaran ingin mendapat komentarnya terkait posisi barunya sebagai Managing Director Bank Dunia.
Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber okezone di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani hari ini mengosongkan jadwalnya di Jakarta untuk bertolak ke Semarang. Belum diketahui kapan dirinya akan kembali ke Jakarta.
"Hari ini ke Semarang, tapi belum tahun kapan kembali," ujarnya saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (7/5/2010).
Ketika dikonfirmasi, hal itu dibenarkan oleh Staf Humas Kemenkeu Syamsul Maulana. “Iya Ibu ke sana (Semarang),” ujarnya singkat.
Seperti diketahui, keluarga besar wanita kelahiran Lampung tersebut memang berdomisili di Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, belum diketahui apakah kedatangannya ke Semarang tersebut untuk berpamitan sebelum pergi ke Washington DC, atau menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Kementeri Keuangan.
Sekadar diketahui, pusara ibunda Sri Mulyani, Prof DR Retno Sri Ningsih, juga berada di Semarang. Sang ibunda, yang tak lain adalah Guru Besar Universitas Diponegoro, dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Bergota, Semarang.
Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati ditunjuk oleh Presiden Bank Dunia Robert Zoellick sebagai Managing Director. Sri Mulyani akan memulai tugasnya pada 1 Juni sebagai salah satu dari tiga direksi bank tersebut.
Dia pun telah mengantongi izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalani jabatan barunya tersebut. Saat ini, dirinya hanya tinggal menghitung hari saja sebagai Menteri Keuangan. Untuk penggantinya sendiri akan ditunjuk oleh Presiden sebelum 1 Juni, sehingga disebutkan tidak akan terjadi pejabat ad-interim untuk posisi Menteri Keuangan.(adn)(rhs)

Menkeu Mundur, Hambat Dunia Usaha

Menkeu Mundur, Hambat Dunia Usaha
Kamis, 6 Mei 2010 - 16:06 wib TEXT SIZE : Rheza Andhika Pamungkas - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI JAKARTA - Mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan kabinet Indonesia Bersatu II akan menghambat perkembangan dunia usaha domestik secara umum walaupun tidak terlalu berpengaruh bagi sektor industri makanan dan minuman (mamin).
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani kepada okezone, saat acara konferensi pers pameran industri bahan pangan Food ingredient Asia (FiA) 2010, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
"Menurut saya, perkembangan dunia usaha menjadi sedikit terhambat, karena apa yang dilakukan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menkeu sangat cepat dan tepat. Sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap para pelaku industri baik dalam dan luar negeri," ujarnya.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, lanjutnya, sebagian dunia usaha Indonesia menjadi sedikit stuck karena harus menunggu setidaknya sampai Menkeu yang baru terpilih. "Tugas dari Menkeu selanjutnya tidak mudah. Karena harus menumbuhkan kepercayaan dari para pelaku dunia usaha," pungkasnya.
Seperti diketahui, Sri Mulyani mundur dari posisi Menteri Keuangan yang telah dijabatnya sejak 2005, menyusul promosi Presiden Bank Dunia Robert Zoellick terhadap dirinya sebagai Managing Director Bank Dunia.
Sri Mulyani akan memulai tugasnya pada 1 Juni sebagai salah satu dari tiga direksi bank tersebut menggantikan mantan menteri keuangan El Salvador Juan Jose Daboub.
(ade)

Menkeu Mundur, Hambat Dunia Usaha

Menkeu Mundur, Hambat Dunia Usaha
Kamis, 6 Mei 2010 - 16:06 wib TEXT SIZE : Rheza Andhika Pamungkas - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Koran SI JAKARTA - Mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan kabinet Indonesia Bersatu II akan menghambat perkembangan dunia usaha domestik secara umum walaupun tidak terlalu berpengaruh bagi sektor industri makanan dan minuman (mamin).
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani kepada okezone, saat acara konferensi pers pameran industri bahan pangan Food ingredient Asia (FiA) 2010, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
"Menurut saya, perkembangan dunia usaha menjadi sedikit terhambat, karena apa yang dilakukan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menkeu sangat cepat dan tepat. Sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap para pelaku industri baik dalam dan luar negeri," ujarnya.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, lanjutnya, sebagian dunia usaha Indonesia menjadi sedikit stuck karena harus menunggu setidaknya sampai Menkeu yang baru terpilih. "Tugas dari Menkeu selanjutnya tidak mudah. Karena harus menumbuhkan kepercayaan dari para pelaku dunia usaha," pungkasnya.
Seperti diketahui, Sri Mulyani mundur dari posisi Menteri Keuangan yang telah dijabatnya sejak 2005, menyusul promosi Presiden Bank Dunia Robert Zoellick terhadap dirinya sebagai Managing Director Bank Dunia.
Sri Mulyani akan memulai tugasnya pada 1 Juni sebagai salah satu dari tiga direksi bank tersebut menggantikan mantan menteri keuangan El Salvador Juan Jose Daboub.
(ade)

Hatta: Bank Dunia Tidak Membajak Sri Mulyani

Hatta: Bank Dunia Tidak Membajak Sri Mulyani
Kamis, 6 Mei 2010 - 15:28 wib TEXT SIZE : Insaf Albert Tarigan - Okezone
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Heru Haryono/Okezone.com JAKARTA - Sri Mulyani yang ditunjuk menjadi Managing Director Bank Dunia di saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dinilai seperti terjadi "pembajakan".
"Bukan dibajak, itu kan istilah dibajak itu diculik, tidak begitu. Robert Zoellick (Presiden Bank Dunia) meminta baik-baik kepada Presiden," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Dia melanjutkan, Presiden SBY sudah menyampaikan dalam konferensi persnya kemarin, bahwa satu bulan lalu Bank Dunia meminta secara resmi. Pihak Bank Dunia pun mengirim surat resmi kepada Presiden jadi dia menegaskan tidak ada istilah pembajakan.
Dia pun mengingatkan kepada media dan masyarakat untuk tidak mengaitkan antara penunjukan Sri Mulyani dengan kasus Bank Century yang sedang menimpanya. "Jangan dikaitkan ke situ. Kita seharusnya bangga walaupun kita juga merasa kehilangan," tukasnya.
Dirinya pun meyakini, bila Presiden akan memilih yang terbaik, karena Presiden dinilai cukup bijak untuk melihat semua faktor dan mencari yang tepat. "Saya tidak mau dan tidak akan berspekulasi. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Bapak Presiden. Kita tunggu sajalah, nanti pada saatnya akan disampaikan," pungkasnya.(ade)