Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmansyah : DPR versus Menteri Keuangan RI

DPR versus Menkeu
Rabu, 14 April 2010 - 09:55 wib TEXT SIZE :
Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah, Ph.D. (Foto: Koran SI) GLOBAL Competitiveness Report mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara.
Selaras dengan definisi itu,institusi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di Indonesia. Masing-masing institusi perlu menyadari peran tersebut sehingga permasalahan antarinstitusi pemerintah (Kementerian Keuangan) dan Komisi XI DPR, terutama dalam pembahasan RAPBN-P 2010,seharusnya tidak perlu terjadi. Elite di DPR dan pemerintah seharusnya dapat lebih intens lagi membangun basis kerja sama demi meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstitusi, khususnya an-tara eksekutif dan legislatif.
Masalah kerja sama antara pemerintah dan DPR sangat substansial lantaran masalah ini menyangkut efektivitas kerja birokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran eksekutif dan legislatif perlu diletakkan dalam perspektif kepentingan nasional yang lebih luas sehingga tidak perlu terkotak-kotak di antara kepentingan keduanya. Eksekutif dan legislatif bisa saling melengkapi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Persoalan RAPBN tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Komisi XI DPR.RAPBN berdampak cukup luas kepada nasib seluruh rakyat Indonesia. Penyesuaian (adjustment) asumsi-asumsi yang melatarbelakangi APBN perlu dilakukan demi mewujudkan anggaran yang sehat dan adaptif dengan berbagai perubahanekonomiglobaldannasional.
Kita mengetahui secara persis bahwa ekonomi nasional sangat dipengaruhi tidak hanya faktorfaktor domestik.Turbulensi di tataran regional dan global seperti kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak langsung terhadap beban anggaran nasional sehingga dibutuhkan kecepatan untuk mengantisipasi setiap unexpected-event. Keharmonisan antara pemerintah dan DPR adalah prasyarat bagi tercapainya hubungan antarinstitusi yang efektif.
Institusi yang dapat membuat keputusan dengan efektif dalam menghadapi situasi normal maupun dalam krisis akan menentukan efektivitas implementasi belanja pemerintah (government expenditure). Tanpa ada kejelasan hubungan kerja yang efektif ini, usaha untuk merencanakan berbagai praktik yang dapat meningkatkan efisiensi institusi dan birokrasi di Indonesia sulit direalisasikan.
Publik beberapa hari ini memperhatikan bahwa pertemuan yang sedianya dilaksanakan oleh menteri keuangan, BI, Bappenas dengan DPR adalah pertemuan yang akan membahas usulan optimistis target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen dalam APBN-P 2010.
Target optimistis yang akan disampaikan pemerintah ditambah dengan sejumlah asumsi makro yang akan mengalami perubahan antara lain inflasi berubah dari 5,0 persen menjadi 5,7 persen,kurs rupiah yang terapresiasi dari Rp10.000 menjadi Rp9.500 per dolar Amerika Serikat (AS),suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan dari 6,5 persen menjadi 7,0 persen, harga minyak dari USD65 menjadi USD77 per barel, dan asumsi lifting minyak sebesar 965.000 barel per hari.
Perubahan asumsi-asumsi di atas memiliki implikasi terhadap belanja pemerintah.Selama krisis subprime-mortgage beberapa waktu lalu, dunia kembali disadarkan arti penting peran pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.Stimulus fiskal menjadi tumpuan untuk kembali membangun optimisme pasar yang tersendat akibat krisis ekonomi. Belajar dari hal ini,ekonomi nasional juga akan sangat bergantung pada kemampuan dan efektivitas belanja pemerintah dalam menggairahkan ekonomi nasional dan daerah.
Karena itu,kesepakatan perubahan asumsi dalam APBN-P akan memberikan kepastian alokasi anggaran dan hal ini sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional. Melalui momen ini, kita mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi eksekutif dan legislatif. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Report 2009- 2010, sebanyak 20,2 persen responden menyatakan, hal yang paling bermasalah dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah tidak efisiennya birokrasi di pemerintahan.
Salah satu penyebab ketidakefisienan adalah faktor ketidakpastian kelembagaan. Kita berharap tercapainya kesepakatan tentang perubahan APBN akan mengurangi derajat ketidakpastian kelembagaan di Indonesia. DPR dan pemerintah perlu menempatkan persoalan kepastian anggaran ini dalam kerangka lebih besar.
Ketegangan antara pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan dengan DPR, perlu dicairkan demi mengurangi dampak sistemik terhadap persoalan ini.Tertundanya pembahasan RAPBN-P akibat ketegangan antara menteri keuangan dan Komisi XI DPR bisa memperburuk daya saing nasional. Investor,pengusaha,dan beberapa proyek pemerintah berpotensi terganggu yang nantinya justru akan merugikan kepentingan nasional yang lebih besar. (*)
Firmanzah PhD, Dekan Fakultas Ekonomi UI,(Koran SI/Koran SI/rhs)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat : Jebakan Sebuah Sukses

Jebakan Sebuah Sukses
Jum'at, 30 April 2010 - 09:18 wib TEXT SIZE :
Prof Dr Komaruddin Hidayat SETIAP orang pasti menginginkan sukses dalam hidupnya. Hanya saja, setiap orang memiliki keinginandan ukuran berbeda-beda mengenai sebuah sukses.
Yang sering menjadi ukuran sukses biasanya merujuk pada titel kesarjanaan, jabatan tinggi, dan kekayaan melimpah. Satu pelajaran penting yang pantas kita renungkan adalah setiap sukses itu mengandung risiko dan jebakan. Semakin tinggi jabatan seseorang dan semakin melimpah kekayaannya, derajat risikonya juga semakin besar.
Berbagai kasus mantan bupati, anggota DPR, gubernur, dan menteri yang sekarang masuk penjara setelah usai menjabat karena terbukti korupsi adalah contoh nyata risiko dan kegagalan dari sebuah sukses. Mereka sukses ketika berjuang dan merangkak menapaki tangga sukses setapak demi setapak, tapi ternyata gagal menjaga momentum dan prestasi yang telah diraih.
Banyak orang yang tahan menderita, tetapi tidak tahan ketika sudah berhasil menjadi kaya raya. Saya sering melihat beberapa orang ternama yang sewaktu mahasiswa menderita, tetapi setelah sukses secara materi lalu berubah drastis perilakunya. Mereka dendam dengan masa lalunya. Alih-alih bersyukur, mereka bertingkah dan hidup berfoya-foya untuk membalas derita masa lalunya. Sukses model seperti ini adalah sukses semu dan sifatnya hanya sesaat.
Sebuah nasihat lama mengatakan, kegagalan adalah guru yang mengajarkan kedewasaan hidup, sehingga dengan demikian secara potensial kegagalan menjanjikan sukses di hari esok. Nasihat ini sesungguhnya mempunyai pesan ganda. Pesan lainnya ialah bahwa di balik kesuksesan selalu menyimpan potensi kegagalan. Ibarat orang memanjat pohon, semakin tinggi memanjat, semakin kencang tiupan angin dan semakin tinggi jarak untuk turun atau kemungkinan jatuhnya.
Nasihat serupa datang dari kearifan China, yin-yang, bahwa gerak kehidupan itu tidak selalu bergerak maju, tapi bagaikan putaran bola yang menggulir ke berbagai penjuru. Di sini yin-yang mengajak kita untuk melihat persoalan hidup secara dialektis dan komprehensif, bukannya linier-parsialistik. Sebuah penelitian sosial di Amerika Serikat (AS) menyebutkan, kehidupan yang serbalinier, mewah, dan selalu memperoleh proteksi dari orang tua ternyata bukannya meningkatkan kualitas hidup remaja, tapi malah merusak mental dan moral mereka.
Berbeda dari generasi orang tuanya yang penuh semangat juang, generasi muda AS yang dimanjakan oleh kemewahan materi sangat rendah rasa tanggung jawab sosialnya. Jadi, implikasi sosial dari pembangunan yang terlalu memihak pada peningkatan GNP tapi kurang memperhatikan prinsip-prinsip moralitas seperti keadilan, kejujuran, demokrasi, dan hak asasi manusia sama halnya dengan mendirikan tiang bangunan yang tinggi, tapi melupakan fondasinya.
Sudah bisa diduga maka bangunan tadi sangat rawan guncangan dan tidak tahan lama. Sejarah banyak merekam cerita sukses yang bersifat sementara dan semu ini. Perasaan sukses yang ternyata mengantarkan malapetaka ini pernah juga dialami oleh para ilmuwan. Ketika awal mula bom atom ditemukan, masyarakat ilmuwan bersorak kegirangan karena sukses yang mereka raih.
Tapi kebanggaan tadi luluh lantak menjadi ratapan dan duka sejarah yang amat dalam ketika akhirnya Hiroshima dan Nagasaki hangus olehnya. Di sini kita menemukan paradoks- paradoks kebudayaan. Bisa jadi kita kagum terhadap kemegahan bangunan Taj Mahal di India. Tetapi, akal kritis akan bertanya, berapa uang rakyat dikuras hanya untuk memenuhi ambisi sang raja? Berapa ribu korban jiwa ketika bangunan piramid di Mesir itu dibangun?
Benarkah Borobudur yang megah itu dibangun secara suka rela oleh rakyat? Pertanyaan-pertanyaan senada tentu saja bisa diperpanjang. Di situ ternyata apa yang oleh penguasa disebut sebagai sukses, bagi masyarakat mungkin dilihat sebaliknya. Seorang camat, misalnya, bisa jadi merasa gembira dan sukses ketika meresmikan sebuah jalan aspal yang menghubungkan kota dan desa.
Tetapi pernahkah pak camat melakukan penelitian secara serius, adakah jalan tadi benar-benar berfungsi meningkatkan ekonomi orang desa ataukah malah sebaliknya, yaitu memperlicin dominasi tengkulak kota atas petani desa? Dengan menyimak kembali lembaran sejarah politik dan kekuasaan, apa yang disebut kemenangan dan kesuksesan rezim penguasa tidak selalu identik dengan kemenangan akal sehat dan nurani rakyat.
Bagaikan gerak dalam fisika kuantum, gerak pendulum kehidupan tidaklah selalu bersifat teleologis dan deterministis. Hanya mereka yang bisa menghindari sindrom “posisi puncak” yang tak akan pernah jatuh, sebagaimana juga mereka yang bisa mengelak dari jeratan ”posisi bawah” maka tidak akan pernah khawatir terinjak. Dalam hal ini perjalanan hidup Rasulullah Muhammad menarik sekali dijadikan teladan.
Dia pernah dalam posisi yang amat menderita, dikejar-kejar dan disayembarakan hendak dibunuh, namun pernah juga sebagai raja diraja yang amat sukses disegani kawan dan lawan. Meski pendulum hidup Nabi berayun dari kutub ekstrem yang satu ke kutub ekstrem sebaliknya, pribadi dan perilakunya tidak berubah, selalu berada di titik tengah, pada garis moderat. (*)
PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jaya Suprana : Sri Mulyani seorang Kartini Abad 21

Sri Mulyani Indrawati
Sabtu, 8 Mei 2010 - 10:06 wib TEXT SIZE :
SUKA tak suka, fakta tak bisa dibantah, Sri Mulyani Indrawati memang wanita pertama, bahkan satu-satunya pada saat naskah ini ditulis, yang dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Juga tidak bisa dibantah menteri keuangan perempuan pertama ini juga yang pertama menyatakan mengundurkan diri di masa jabatan belum habis. Saya kenal Sri Mulyani sejak masa rezim Orde Baru masih berkuasa mutlak di persada Nusantara melalui berbagai forum seminar ekonomi, di mana kita berdua masih bergerilya sebagai pembicara.
Yang menonjol pada wanita doktor ekonomi itu di samping profesionalisme kaliber unggul adalah keberanian menyatakan apa yang dianggapnya benar sebagai benar, dan yang keliru sebagai keliru tanpa pandang apa dan siapa yang dianggap keliru atau benar.
Keberanian semacam itu tidak dimiliki para pembicara seminar, termasuk saya, yang masih takut bicara apa adanya akibat khawatir ada apanya di balik apa pun yang dibicarakan di masa kekuasaan rezim Orde Baru. Sri Mulyani memang bukan penganut paham tidak-semua-yang-benar-perludibicarakan- tetapi-apabila -bicara sebaiknya- secara-benar.
Terkesan, seolah Mbak Ani tidak punya syaraf ketakutan.Setelah era Orde Baru diruntuhkan gerakan Reformasi, tiba masa kebebasan berbicara menyampaikan kritik tanpa khawatir dampak reaksi perlawanan dari yang dikritik (kecuali kelompok agama). Maka daya tarik seminar bergaya gerilya merosot akibat semua,bukan hanya pembicara seminar, berani bicara bebas sebebasnya bebas yang paling bebas.
Sementara saya masih priapanggilan yang menunggu panggilan untuk bicara di forum seminar yang jumlahnya jauh menurun ketimbang masa belum ada kebebasan bicara, lambat namun pasti, Sri Mulyani mutasi profesi. Sri Mulyani bermutasi dari pengkritik kekuasaan ke pelaku kekuasaan tanpa meninggalkan sifat berani menyatakan yang benar sebagai benar, dan yang keliru sebagai keliru berdasar keyakinan dirinya sendiri. Keyakinan atas diri sendiri memang secara politis rawan ditafsirkan sebagai keras kepala, egois, egosentris, otoriter, bahkan arogan. Maka sejak diangkat Presiden SBY menjadi menteri keuangan, langsung para lawan politik SBY, terutama yang merasa kepentingannya terancam gelora semangat obsesi fanatisme Sri Mulyani untuk gigih melakukan reformasi (baca: pembersihan ) di Kementerian Keuangan,memasang kuda-kuda.
Mereka bukan cuma defensif membela diri, namun juga agresif menyerang sang Menteri Keuangan yang kemudian dianggap termasuk 10 perempuan paling berpengaruh, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia! Akibat tidak ada manusia yang sempurna, maka memang pasti tidak ada menteri, apalagi menteri keuangan, apalagi perempuan, yang sempurna.Jika dicari-cari dijamin pasti ditemukan ketidaksempurnaan pada setiap kebijaksanaan keuangan termasuk di khasanah bailout demi menyelamatkan bank dari musibah atau hikmah kebangkrutan. Di Amerika Serikat, terutama di masa krisis perbankan sedang asyik melanda negara adi-defisit terbesar di planet bumi itu, bailout sudah di-anggap lumrah maka tidak ada yang menggubris apalagi sibuk mempermasalahkannya.
Namun lain ladang lain belalang,ternyata bailout di Indonesia malah menjadi senjata politik sakti mandraguna untuk merongrong pemerintah melalui jalur perbankan. Kebetulan Sri Mulyani sempat melaksanakan kebijaksanaan bailout demi menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan yang entah disengaja atau tidak. Maka kasus bailout Bank Century yang benar atau kelirunya bisa diperdebatkan tanpa batas akhir sampai mulut berbusa, langsung didayagunakan para lawan politik SBY sebagai senjata pamungkas untuk menggulingkan tahta kementerian Sri Mulyani.
Bahwa Sri Mulyani akhirnya mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan merupakan fakta bahwa di Indonesia masa kini memang politik lebih berkuasa ketimbang moral dan profesionalisme.Tidak jelas yang keliru dalam peristiwa pengunduran Menteri Keuangan itu, apakah Sri Mulyani Indrawati atau mereka yang menginginkan perempuan pertama yang menjadi menteri keuangan RI itu mengundurkan diri? Jawaban silakan tanya ke rumput bergoyang. (*)

Agus Marto Jadi Menkeu, Bakal Ditolak DPR

Agus Marto Jadi Menkeu, Bakal Ditolak DPR
Kamis, 6 Mei 2010 - 14:24 wib TEXT SIZE : Frida Astuti

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo yang disebut-sebut namanya bakal menggantikan posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu akan menuai penolakan dari fraksi di DPR.
Penolakan tersebut dikatakan Priyo, terlihat ketika Martowadojo mencalonkan diri menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).
"Saya saat itu masih ketua fraksi golkar DPR RI. Ketika Agus Marto diusulkan dan saya tahu betul mengapa fraksi-fraksi tidak bersepakat dan cenderung menolak yang bersangkutan," tandas Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Dirinya membeberkan meski memiliki kemampuan yang bagus, Agus Martowadojo pernah tidak lolos sewaktu tes fit and proper test pada pencalonan Gubernur BI.
"Agus Martowadojo Presdir Mandiri sebenarnya termasuk seperangkat yang bagus. Sayangnya kemarin fakta dan sejarah mengatakan pernah tertolak menjadi gubernur BI ketika fit and proper tes di DPR dan terjadi penolakan," bebernya.
Meski mengalami penolakan dirinya menganggap bahwa hal tersbut syarat muatan politik dan menyerahkan siapa yang bakal menduduki posisi menkeu kepada Presiden "Tapi ini politik saya tidak tahu apakah karena kewenangan bapak presiden bisa saja memilih beliau," jelasnya.
Priyo menambahkan agar pemilihan Agus dipertimbangkan kembali agar tidak terjadi benturan. "Hanya saja mungkin ke depan perlu di pertimbangankan ada benturan ketika tokoh itu pernah tidak diterima oleh DPR," pungkasnya.(ade)

Kisah Mirza dan Seikat Bunga untuk Sri Mulyani

Kamis, 6 Mei 2010 - 14:19 wib TEXT SIZE : Andina Meryani - Okezone
JAKARTA - Mundurnya Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan untuk kemudian berganti menjabat menjadi Managing Director Bank Dunia, ternyata meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi salah seorang pegawai Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan bernama Chairuddin Mirza.
Dengan setia Mirza menunggu Sri Mulyani yang tengah menghadiri acara Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu, di Jalan Otista, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Dengan memakai jaket bergambar logo Kemenkeu, Mirza setia mengikuti setiap acara Sri Mulyani, sambil membawa seikat bunga.
Ketika acara selesai, Mirza berusaha untuk memberikan bunga yang dibawanya kepada Sri Mulyani. Petugas keamanan yang mengawal Menkeu sempat melarang Mirza mendekat dan sempat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Barulah kemudian Mirza diperkenankan mendekati Sri Mulyani yang akan meninggalkan tempat acara.
"Ibu Sri, saya Mirza. Saya sudah tiga tahun bekerja di Kemenkeu di bawah pimpinan Ibu. Saya merasa kehilangan,'' ujarnya sambil berlinang air mata sambil menyerahkan seikat bunga yang dibawanya.
Sri Mulyani yang awalnya tidak mengubrisnya dan dijaga ketat, mendadak berhenti tepat di depan pintu mobilnya dan mengambil bunga yang diberikan Mirza kemudian menepuknya bahunya dua kali.
"Terima kasih bunganya, tidak ada yang ditinggalkan," kata Sri Mulyani sambil menatapnya.
Dalam keadaan terisak, Mirza kembali bertanya kepada Sri Mulyani apakah dirinya akan kembali lagi ke Indonesia. "Bu, kami menunggu. Ibu kembali lagi mengabdi ke Tanah Air?" tanyanya.

Sri Mulyani pun menjawab bahwa dirinya pun pasti akan kembali lagi ke Indonesia, usai dirinya menyelesaikan tugasnya di Bank Dunia. "Iya, pasti. Pasti kembali," ujar Sri Mulyani sambil naik ke mobilnya.
Mirza yang masih terlihat terharu menyatakan, apa yang dilakukannya tersebut bukanlah sekedar untuk membuat sensasi. "Saya datang ke sini secara pribadi dan bukan untuk mencari sensasi. Kita harusnya bangga diurus oleh seorang wanita pintar dan Menteri Keuangan seperti beliau," tandasnya.
Mirza mengaku, secara langsung dirinya tidak pernah berada di bawah pimpinan Sri Mulyani. Dia hanyalah petugas yang beberapa kali memasang infokus dalam sejumlah rapat yang dihadiri Sri Mulyani. (css)

Revrison : Sri Mulyani Indrawati ke Bank Dunia, Indonesia Kacung AS

Jum'at, 7 Mei 2010 - 10:24 wib TEXT SIZE :
YOGYAKARTA - Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir menilai, diangkatnya Sri Mulyani sebagai managing director Bank Dunia bukan sebagai sebuah prestasi namun intervensi. Intervensi khususnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai penguasa tunggal hak veto di Bank Dunia.
“Itulah yang berita diangkat seolah itu sebuah prestasi, padahal jelas ini intervensi AS terhadap Indonesia,” kata Revrisond ketika dihubungi, okezone, di Yogyakarta, Kamis (6/5/2010).
Dia menambahkan, kasus semacam ini sebenarnya telah beberapa kali terjadi dan bukan saja terhadap para pejabat tinggi negara selevel menteri, bahkan di bawahnya. Nantinya setelah para pejabat tersebut menjabat di Bank Dunia dua hingga tiga tahun kemudia akan dikembalikan lagi ke Indonesia dengan masih menyandang jabatan tertentu pula.
“AS akan bersikap jika anak emasnya tengah dirundung kasus. Kasusnya sudah terjadi beberapa kali kok,” katanya.
Di sisi lain dengan intervensi terhadap SMI ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak berdaya. Dengan demikian dalam pandangan Revrisond, sudah tidak penting lagi untuk membicarakan siapa nanti pengganti yang pas untuk SMI jika Indonesia masih saja menjadi antek AS. “Penggantinya sudah tidak menarik lagi itu kalau kita masih saja jadi kacung AS," katanya.
Untuk itu Revrisond berharap ada ketegasan dan kejujuran dari pihak terkait baik itu DPR dan pemerintah perihal ditariknya SMI oleh Bank Dunia. Bahkan, jika diperlukan sehubungan dengan kasus Century yang masih melilitnya diharapkan ada pihak terkait yang berani mencekalnya.
“Entah itu KPK atau polisi atau yang berwenang ya sebaiknya dicekal dulu sebelum persoalannya usai mengenai Century ini,” tuntas Soni panggilan akrab Revrisond.(adn)(Satria Nugraha/Trijaya/rhs)

Air Mata Kerinduan dan Kesedihan untuk Kepergian Ibunda Terkasih

Raut Wajah Sri Mulyani Sang Kartini di Hadapan Anggota DPR

Cinta dan Pertarungan

Air Mata Kesedihan Mengiringi Kenangan Romantisme Perpisahan